Page 361 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

melaporkan ke PPS/PPK, dan PPS/PPK melaporkan permasalahan-
permasalahan di wilayahnya secara komprehensif dan berjenjang kepada
penyelenggara pemilu di atasnya.

Tabel 7.3. Contoh Pemetaan Potensi Perselisihan Hasil Pemilu

No. KPU KPU PPK TPS Masalah
Propinsi Kabupaten/Kota
1. Banten Tangerang Pamulang TPS 71, Saksi Partai A tidak
Selatan TPS 100, menandatangi berita acara
TPS 126 rekapitulasi suara di PPK
Pamulang, dengan dalih
terjadi pengurangan jumlah
suara yang dilakukan caleg
partai lain.
2. Jawa Bangkalan Kalianget TPS 124, Saksi Paslon B menolak
Timur Pamekasan Kamal TPS 155. menandatangani berita acara
TPS 009, karena menganggap ada
TPS 247 penggelembungan suara
untuk Paslon lain.
dst dst dst dst dst dst

5. Penyiapan Alat Bukti dan Saksi
a) Alat bukti surat atau tulisan.

Alat bukti surat atau tulisan bisa berupa berita acara dan sertifikat hasil
penghitungan suara di TPS, serta berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil
penghitungan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU.
Alat bukti surat atau tulisan mana yang harus dipersiapkan tergantung pada
lokasi perselisihan yang diajukan oleh pemohon.

Kecuali di TPS, apabila lokasi perselisihan terdapat di kecamatan,
kabupaten/kota, propinsi dan nasional, maka harus disiapkan alat bukti
sampai setingkat di bawahnya. Perbedaan penghitungan suara di satu
lokasi, akan berpengaruh terhadap hasil rekapitulsi penghitungan suara di
atasnya, sehingga harus disiapkan juga alat bukti lokasi-lokasi di atasnya.

b) Saksi-saksi

Penyiapan saksi adalah tergantung pada lokasi perselisihan. Jika lokasi
perselisihan di TPS, maka yang perlu atau relevan dihadirkan sebagai saksi

BAB 7 – PENEGAKAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU 345