Page 360 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia
P. 360
di KPU (termohon) pada H-3 dengan membawa alat bukti yang dibutuhkan
dan berkas terkait.
H-3 Bedah kasus dan rapat koordinasi antara pihak termohon dengan turut
termohon serta menyempurnakan jawaban tertulis yang dimohonkan dan
melengkapi berkas yang dibutuhkan seperti alat bukti dan saksi.
H-2 Pemantapan jawaban termohon dan koordinasi terkait kesiapan
menghadapi persidangan.
H-1 Mengirimkan jawaban/keterangan tertulis ke MK.
H Batas penyerahan jawaban/keterangan tertulis ke MK.
Sidang Hari persidangan.
4. Pemetaan Daerah dan Pelanggaran Potensial Sengketa
Proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, rekapitulasi hasil
penghitungan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Propinsi,
berpotensi menjadi penyebab muncul perselisihan hasil. Permasalahan
yang timbul selama proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan
rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU
Propinsi, bisa dideteksi dari adanya keberatan dan protes dari para saksi
peserta pemilu, dan laporan hasil pemantauan yang disampaikan oleh
organisasi pemantau pemilu, serta pemberitaan media massa.
Semua permasalahan tersebut perlu dicatat, diidentifikasi dan dipetakan
oleh tim, karena hal itu merupakan potensi terjadinya perselisihan hasil
pemilu, yang akan diajukan oleh peserta pemilu yang merasa dirugikan.
Dengan memetakan potensi perselisihan, berarti tim sudah mempersiapkan
diri untuk menghadapi kemungkinan datangnya perselisihan hasil pemilu di
MK. Tim bisa mengingatkan KPU, KPU/ KIP Propinsi dan KPU/ KIP
Kabupaten/Kota tertentu untuk bersiap-siap menghadapi persidangan
perselisihan hasil pemilu di MK.
Pemetaan daerah dan pelanggaran potensial sengketa dilakukan dalam
proses pemungutan dan penghitungan suara. Dalam pemetaan itu, tim
dapat berkoordinasi dengan KPPS, PPS, PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota,
KPU/KIP Propinsi secara berjenjang untuk mendokumentasikan dan
melaporkan permasalahan yang muncul di TPS, PPK, KPU/KIP
Kabupaten/Kota dan KPU/KIP Propinsi masing-masing secara estafet. KPPS
344 BAB 7 – PENEGAKAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU
