Page 357 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

3. Registrasi dan Jadwal Sidang

Permohonan yang dinyatakan memenuhi persyaratan akan dicatat dalam
Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) melalui sistem e-BRPK. Pemohon
akan menerima Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) sebagai bukti
pencatatan permohonan dalam BRPK. Permohonan yang telah teregistrasi
akan dimuat pada laman MK (www.mahkamahkonstitusi.go.id atau
www.mkri.go.id) dan salinannya disampaikan kepada Para Pihak.
Selanjutnya MK akan menetapkan dan memberitahukan hari sidang
pertama kepada Para Pihak dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan.

4. Pemeriksaan Pendahuluan
Pemeriksaan Pendahuluan merupakan sidang pertama MK dalam rangka
mendengarkan penjelasan dan mengklarifikasi Permohonan pemohon.
Dalam sidang ini Hakim MK memberikan nasihat kepada Pemohon terkait
Permohonan yang diajukan. Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan oleh
Panel Hakim yang terdiri dari paling sedikit tiga orang Hakim. Pasca sidang
Pemeriksaan Pendahuluan, Pemohon diberikan kesempatan untuk
memperbaiki Permohonan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

5. Pemeriksaan Persidangan

Tahap Pemeriksaan Persidangan terdiri atas kegiatan mendengarkan
jawaban Termohon, mendengarkan keterangan Pihak Terkait,
mendengarkan keterangan Pemberi Keterangan lainnya, pemeriksaan
saksi/ahli; dan pemeriksaan dan.atau pengesahan alat bukti.

6. Rapat Permusyawaratan Hakim
Rapat Permusyawaratan Hakim diselenggarakan untuk mengambil putusan
setelah pemeriksaan persidangan dipandang cukup. Rapat
Permusyawaratan Hakim dilakukan secara tertutup oleh pleno hakim
konstitusi, yang terdiri atas kegiatan pembahasan perkara, pengambilan
putusan dan penyusunan konsep putusan. RPH dihadiri oleh 9 (Sembilan)
hakim atau paling sedikit 7 (tujuh) hakim (vide Pasal 15 Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Persidangan
Mahkamah Konstitusi).

BAB 7 – PENEGAKAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU 341