Page 353 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia
P. 353
Pemilu Anggota DPD secara nasional yang memengaruhi terpilihnya
Pemohon.
Dalam praktik pemilu terkini misalnya, yang menjadi objek dalam Perkara
PHPU Presiden dan Wakil Presiden dan PHPU Anggota DPR, DPD, DPRD
Provinsi dan Kabupaten/Kota pada Pemilu 2019 adalah Keputusan Komisi
Pemilihan Umum (KPU) Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang
Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang
ditetapkan pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB. Keputusan KPU
inilah yang dimintakan pembatalannya ke Mahkamah Konstitusi dalam
sidang PHPU.
d. Mekanisme Pengajuan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi
Pengajuan Permohonan merupakan tahap awal dalam berperkara di
Mahkamah Konstitusi (MK). Pengajuan permohonan ke Mahkamah
Konstitusi dapat dilakukan Pemohon secara online melalui pendaftaran
menggunakan Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik (SIMPEL)
pada beranda laman MK (www.mahkamahkonstitusi.go.id atau
www.mkri.go.id) atau secara offline dengan menyerahkan langsung
permohonan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
BAB 7 – PENEGAKAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU 337
