Page 349 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU
Kabupaten/Kota.

Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 berimplikasi pada
perubahan peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur tata beracara
dalam PHPU. Untuk sengketa Pilpres 2019 diatur dalam Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam
Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
Sementara sengketa Pemilu DPR, DPD, DPRD 2019 diatur dalam UU
Pemilu; PMK No. 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; PMK No. 3 Tahun 2018 tentang Tata
Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Daerah, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun
2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban
Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu dalam
Perkara Perkara Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta
Presiden dan Wakil Presiden.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018
tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan
Hasil Pemilihan Umum, Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan
terdiri atas tahapan:

1. Pengajuan Permohonan Pemohon;
2. Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Pemohon;
3. Perbaikan Kelengkapan Permohonan Pemohon;
4. Pencatatan Permohonan Pemohon dalam BRPK;
5. Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon kepada Termohon dan
Pihak Terkait serta Pemberitahuan Sidang kepada para pihak;
6. Pemeriksaan Pendahuluan;
7. Penyerahan Perbaikan Jawaban dan Keterangan
8. Pemeriksaan Persidangan;
9. Rapat Permusyawaratan Hakim;
10. Sidang Pengucapan Putusan; dan
11. Penyerahan salinan Putusan dan Pemuatan Putusan dalam laman
(website).

BAB 7 – PENEGAKAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU 333