Page 350 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

Tahapan pemeriksaan kelengkapan Permohonan Pemohon dan Perbaikan
Kelengkapan Permohonan Pemohon dikecualikan terhadap penanganan
PHP Presiden dan Wakil Presiden.

Dibandingkan PHPU Pemilu 2014, secara umum prosedur/proses
penanganan penyelesaian sengketa hasil Pemilu 2014 dan Pemilu 2019
tidak banyak perbedaan. Hanya regulasinya saja yang berbeda. Pada Pemilu
2014, pengaturan untuk PHPU Legislatif dan PHPU Presiden dan Wakil
Presiden masih didasarkan pada UU yang berbeda. PHPU DPR, DPD, DPRD
Pemilu 2019 diatur oleh UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD,
dan DPRD; UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu; Peraturan
MK (PMK) No. 1 Tahun 2014 jo PMK No. 3 Tahun 2014 tentang Pedoman
Beracara dalam PHPU Anggota DPR, DPD dan DPRD. Untuk PHPU Presiden
dan Wakil Presiden 2014 diatur dalam UU No. 42/2008, UU No. 8/2011
tentang Mahkamah Konstitusi dan PMK 4 Tahun 2014 tentang Pedoman
Beracara dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden.

Sementara untuk sengketa hasil Pemilu 2019 karena pemilunya serentak
Presiden dan Wakil Presiden serta DPR, DPD, DPRD maka diatur dalam
Undang-Undang yang sama, yaitu UU Pemilu; PMK No. 2 Tahun 2018
tentang Tata Beracara dalam PHPU Anggota DPR dan DPRD; PMK No. 3
Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam PHPU Anggota DPD, dan PMK No.
6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon,
Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu
dalam Perkara PHPU Anggota DPD, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil
Presiden.

Oleh karena Pemilu 2019 ini dilaksanakan serentak, sidang sengketa hasil
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diselesaikan terlebih dahulu.
Dilanjutkan dengan sidang sengketa hasil Pemilu DPR, DPD, DPRD. Selain
jangka waktu penyelesaian sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden relatif lebih singkat dibandingkan sengketa hasil Pemilu DPR, DPD,
DPRD, juga asumsi kontestasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ini lebih
tajam secara politik ketimbang Pemilu DPR, DPD, DPRD. Berbeda dengan
Pemilu 2014, sidang sengketa hasil Pemilu DPR, DPD, DPRD diselesaikan
terlebih dahulu. Dilanjutkan penyelesaian sidang sengketa hasil Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden. Ini karena Pemilu DPR, DPD, DPRD

334 BAB 7 – PENEGAKAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU