Page 351 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

dilaksanakan lebih dahulu yaitu pada tanggal 9 April 2014, sedangkan
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan pada 9 Juli 2014 (Aida
Martadillah 2019).

b. Para Pihak

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018
tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden, Para Pihak dalam Perkara PHPU Presiden dan
Wakil Presiden adalah:

1. Pemohon: Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
2. Termohon: KPU.
3. Pihak Terkait: Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang
berkepentingan terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2019 yang menjadi Pemohon
adalah Pasangan Calon Nomor 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno,
sedangkan yang menjadi Pihak Terkait adalah Pasangan Calon 01 Joko
Widodo dan K.H. Ma’ruf Amin.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018
tentang tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Para Pihak dalam Perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah:
1. Pemohon: Parpol Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan
DPRD, perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Parpol
yang sama yang telah memeroleh persetujuan tertulis dari Ketua Umum
dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Parpol yang
bersangkutan, Parpol lokal peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan
DPRA dan DPRK, perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu
Parpol Lokal yang sama yang telah memeroleh persetujuan tertulis dari
Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Parpol
Lokal yang bersangkutan.
2. Termohon: KPU.
3. Pihak Terkait: Partai Peserta Pemilu, Perseorangan Calon Anggota DPR
dan DPRD, Parpol lokal peserta pemilu dan perseorangan calon anggota

BAB 7 – PENEGAKAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU 335