Page 347 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia
P. 347
melengkapi permohonan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam
sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi. KPU, KPU
Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan
Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 474 UU Pemilu).
Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon dapat mengajukan keberatan
kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah
penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU. Keberatan
ini hanya terhadap hasil penghitungan suara yang memengaruhi penentuan
terpilihnya Pasangan Calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Mahkamah Konstitusi memutus
perselisihan yang timbul akibat keberatan paling lama 14 (empat belas) hari
sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Mahkamah Konstitusi. KPU
wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (Pasal 475 UU
Pemilu).
Pada Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Peserta Pemilihan mengajukan
permohonan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja
terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan
oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (Pasal 157 UU 10/2016).
Terdapat ambang batas selisih perolehan suara sah untuk dapat
mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 158 UU
10/2016) sebagai berikut:
(1) Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan
permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan
ketentuan:
a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua
juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika
terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total
suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh
KPU Provinsi;
b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta)
sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan
perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak
BAB 7 – PENEGAKAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU 331
