Page 343 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

Gambar 7.7.

Sumber: Buku Orientasi Tugas Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota Periode 2018-2023

b. Sengketa Proses Pemilu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara
Sengketa Proses Pemilu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam
Pasal 470-472 UU Pemilu dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor
5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu di
Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Perma Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Hakim Khusus dalam Sengketa Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara.

1. Pengertian dan Ruang Lingkup
Berdasarkan Pasal 470 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sengketa
proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang
timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR,
DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau Parpol calon Peserta
Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan
KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Sengketa proses Pemilu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan
sengketa yang timbul antara:
a) KPU dan Parpol calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai
akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Parpol Peserta
Pemilu;

BAB 7 – PENEGAKAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU 327