Page 340 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan
Pemohon;
3. Dalam hal terdapat pihak terkait, majelis sidang memberikan
kesempatan kepada pihak terkait untuk menyampaikan tanggapan atas
Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan
Pemohon;
4. Setelah penyampaian Permohonan dan Jawaban Termohon, pimpinan
majelis sidang memberikan kesempatan kepada para pihak untuk
menyampaikan bukti;
5. Para pihak dapat mengajukan Saksi dan Ahli dalam proses Adjudikasi
setelah mendapat persetujuan majelis sidang;
6. Saksi terlebih dahulu diambil sumpah atau janji sesuai dengan
agamanya sebelum dilakukan pemeriksaan;
7. Majelis sidang dapat menghadirkan lembaga pemberi keterangan
terkait dengan objek yang disengketakan berdasarkan pertimbangan
majelis sidang;
8. Dalam hal pembuktian telah dilakukan, pimpinan majelis sidang
memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengemukakan
pendapat terakhir berupa kesimpulan yang dirumuskan secara tertulis;
9. Setelah para pihak menyampaikan kesimpulan, majelis sidang
memutuskan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan
10. Putusan majelis sidang dituangkan dalam putusan penyelesaian
sengketa proses Pemilu oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu
Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Pasal 35 Peraturan Bawaslu No. 18 Tahun 2017, Permohonan
penyelesaian sengketa proses Pemilu dinyatakan gugur apabila:

1. Pemohon meninggal dunia;
2. Pemohon tidak hadir 2 (dua) kali berturut-turut dalam proses Mediasi
pertama;
3. Pemohon tidak hadir 2 (dua) kali berturut-turut dalam proses
Adjudikasi;
4. Termohon telah memenuhi tuntutan Pemohon pada saat proses
penyelesaian sengketa proses Pemilu; atau
5. Pemohon mencabut Permohonannya.

324 BAB 7 – PENEGAKAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU