Page 345 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia
P. 345
4. Hakim Khusus
Dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa proses Pemilu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 dan Pasal 471 Undang-undang
Nomor 7 tahun 2017 dibentuk majelis khusus yang terdiri atas hakim khusus
yang merupakan hakim karier di lingkungan pengadilan tata usaha negara.
Hakim khusus ini ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah
Agung Republik Indonesia. Hakim khusus adalah hakim yang telah
melaksanakan tugasnya sebagai hakim minimal 3 (tiga) tahun, kecuali
apabila dalam suatu pengadilan tidak terdapat hakim yang masa kerjanya
telah mencapai 3 (tiga) tahun.
Hakim khusus selama menangani sengketa tata usaha negara Pemilu
dibebaskan dari tugasnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus
perkara lain. Hakim khusus harus menguasai pengetahuan tentang Pemilu.
Ketentuan lebih lanjut mengenai hakim khusus diatur dengan Peraturan
Mahkamah Agung (vide Pasal 472 UU Pemilu).
Gambar 7.8. Alur/proses beracara gugatan sengketa pemilu
Sumber: https://ptun-jakarta.go.id/wp-content/uploads/2015/04/PROSES-
PEMILU_001.jpg
BAB 7 – PENEGAKAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU 329
