Page 346 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia
P. 346
G. Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu
a. Pengertian Perselisihan Hasil Pemilu
Perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) merupakan buah dari perubahan
ketiga Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang mengatur tentang
wewenang Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal 24C ayat (1) menyebutkan
bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang (UU) terhadap
UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran Parpol, dan
memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Pengaturan lebih
lanjut tentang wewenang MK diatur oleh UU No. 24/2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (UU MK).
Pengertian perselisihan hasil pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 473
UU Pemilu, menyebutkan:
(1) Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta
Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara
nasional.
(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR,
DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan
perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta
Pemilu.
(3) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden secara nasional meliputi perselisihan penetapan
perolehan suara yang dapat memengaruhi penetapan hasil Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden.
Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu
anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR,
DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan
hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah
Konstitusi. Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan
permohonan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 3 x 24 (tiga kali dua
puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil
Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU. Dalam hal
pengajuan permohonan kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan
330 BAB 7 – PENEGAKAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU
