Page 344 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

b) KPU dan Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat
dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon; dan
c) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan Calon Anggota DPR,
DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicoret dari daftar
calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang
Penetapan Daftar Calon Tetap.

2. Pengajuan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu

Pengajuan sengketa tata usaha negara Pemilu ke pengadilan tata usaha
negara, dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu telah digunakan.
Pengajuan sengketa tata usaha negara Pemilu dilakukan paling lama 5 (lima)
hari kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu. Dalam hal pengajuan
gugatan kurang lengkap, penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi
gugatan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh
pengadilan tata usaha negara. Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari hari kerja
tersebut penggugat belum menyempumakan gugatan, hakim memberikan
putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima. Terhadap putusan tersebut
tidak dapat dilakukan upaya hukum.

Pengadilan tata usaha negara memeriksa dan memutus gugatan paling lama
21 (dua puluh satu) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap. Putusan
pengadilan tata usaha negara bersifat final dan mengikat serta tidak dapat
dilakukan upaya hukum lain. KPU wajib menindaklanjuti putusan
pengadilan tata usaha negara paling lama 3 (tiga) hari kerja (vide Pasal 471
UU Pemilu).

3. Para Pihak

Para pihak dalam sengketa TUN Pemilu dibagi menjadi dua yakni penggugat
dan tergugat. Penggugat dalam sengketa ini bisa Parpol calon peserta
Pemilu yang tidak lolos verifikasi akibat dikeluarkannya Keputusan KPU
tentang Penetapan Parpol Peserta Pemilu, maupun calon anggota DPR,
DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicoret dari daftar
calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang
Penetapan Daftar Calon Tetap dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan
Pasangan Calon. Sedangkan tergugat adalah KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota

328 BAB 7 – PENEGAKAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU