Page 352 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

DPRA dan DPRK yang berkepentingan terhadap Permohonan yang
diajukan oleh Pemohon.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018
Para Pihak dalam Perkara PHPU anggota DPD adalah:

1. Pemohon: perseorangan Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan
DPD.
2. Termohon: KPU
3. Pihak Terkait: perseorangan Peserta Pemilu untuk pengisian
keanggotaan DPD yang berkepentingan terhadap Permohonan yang
diajukan Pemohon.

c. Objek dalam Perkara PHPU

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018
tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden, objek dalam perkara PHPU Presiden dan Wakil
Presiden adalah keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara
hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang memengaruhi:

a. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang berhak mengikuti
putaran kedua Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; atau
b. terpilihnya Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata
Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mengatur bahwa
objek dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan
Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR
dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon
dan/atau terpilihnya calon Anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah
pemilihan.

Sedangkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018
tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Daerah, objek dalam perkara PHPU Anggota
DPD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil

336 BAB 7 – PENEGAKAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU