Page 358 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

7. Putusan

Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk Umum. Penyelesaian
PHPU Presiden dan Wakil Presiden adalah selama 14 (empat belas) hari
kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK. Penyelesaian PHPU DPR, DPD,
DPRD adalah selama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan dicatat
dalam BRPK. Sedangkan perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur,
Bupati, Walikota diputus paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak
permohonan dicatat dalam BRPK.

Amar putusan dapat menyatakan:
a. Permohonan tidak dapat diterima, apabila tidak memenuhi syarat
formal.
b. Permohonan ditolak, apabila tidak beralasan menurut hukum.
c. Permohonan dikabulkan, apabila beralasan.

e. Kerangka Waktu dan Strategi Penanganan
Permohonan perselisihan hasil pemilu ini sangat singkat, yakni diajukan
dalam waktu 3 x 24 jam setelah KPU menetapkan hasil pemilu. Terhadap
permohonan ini, Panitera mengirimkan berkas permohonan yang sudah
lengkap ke KPU dalam waktu 3 hari kerja sejak registrasi, disertai
permintaan keterangan tertulis KPU yang dilengkapi bukti-bukti hasil
penghitungan suara yang diperselisihkan. KPU harus menyerahkan jawaban
tertulis ke MK paling lambat 1 hari sebelum hari persidangan.

Hari persidangan sendiri ditetapkan dalam waktu 7 hari terhitung sejak
permohonan diregistrasi. Atas jadwal sidang pertama ini, Panitera
menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon dan KPU paling lambat 3
hari sebelum persidangan. MK nantinya memutus perselisihan hasil pemilu
selama 30 hari setelah permohonan diregestrasi.

Mengingat waktu yang singkat, KPU harus bekerja ekstra keras dan
menyiapkan strategi untuk menghadapi keterbatasan waktu tersebut.
Berikut beberapa strategi yang bisa dilakukan oleh jajaran KPU.

342 BAB 7 – PENEGAKAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU