Page 362 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia
P. 362
adalah Ketua/Anggota KPPS. Jika lokasi perselisihan di kecamatan, maka
yang perlu dihadirkan sebagai saksi adalah Ketua/Anggota PPK. Sedangkan
bila lokasi perselesihan di Kabupaten/Kota, maka yang perlu dihadirkan
sebagai saksi adalah Ketua/Anggota KPU Kabupaten/Kota. Bila lokasi
perselisihan di propinsi, maka yang perlu dihadirkan sebagai saksi adalah
Ketua/Anggota KPU Propinsi. Dan dalam hal lokasi perselisihan nasional,
maka yang perlu dihadirkan sebagai saksi adalah Ketua/Anggota KPU.
Selain Ketua/Anggota KPPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Propinsi
dan KPU, perlu juga dipertimbangkan untuk menghadirkan saksi dari pihak-
pihak yang memperkuat penghitungan suara KPU dan kerja-kerja yang
sudah dilakukan oleh KPU, misalnya jajaran pengawas pemilu dan para saksi
peserta pemilu.
c) Petunjuk, informasi dan dokumen elektronik.
MK memberi kesempatan kepada para pihak untuk menunjukkan alat bukti
lain, selain berita acara dan sertifikat penghitungan suara. Oleh karena itu,
jika KPPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Propinsi dan KPU, memiliki
alat-alat bukti lain yang memperkuat penghitungan suara, seperti putusan
pengadilan terkait pelanggaran pidana pemilu, surat keterangan, catatan
laporan, dokumen-dokumen elektronik yang bisa dipertanggungjawabkan,
maka alat-alat bukti tersebut perlu disiapkan untuk dibawa ke persidangan.
6. Konsolidasi Menghadapi Persidangan
Perselisihan hasil pemilu membuat KPU harus melakukan kegiatan sebagai
berikut: pertama, menyusun keterangan tertulis untuk menjawab
permohonan; kedua, menyertakan bukti-bukti sebagai bagian dari
keterangan tertulis; ketiga, mengikuti pemeriksaan pendahuluan;
keempat, mengikuti pemeriksaan persidangan; kelima, menindaklanjuti
putusan MK.
Dalam rangka menghadapi kegiatan-kegiatan tersebut, Tim PHPU, tidak
hanya harus bekerja bersama dengan KPU Propinsi, tetapi juga harus
mengkoordinasi para saksi yang berasal dari berbagai daerah perselisihan.
Tidak kalah pentingnya adalah bekerja sama dengan para kuasa hukum,
yang akan mewakili KPU dalam persidangan di MK.
346 BAB 7 – PENEGAKAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU
