Page 363 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia
P. 363
Kemampuan Tim dalam bekerja sama dengan kuasa hukum dan
mengkoordinasi para saksi, sangat menentukan keberhasilan KPU dalam
menghadapi persidangan. Materi kesaksian dan para saksi yang telah
dipersiapkan, tidak berarti apa-apa apabila KPU dan para saksi tampil tidak
meyakinkan di persidangan.
Pastikan jajaran KPU secara optmal menyiapkan segala hal yang berkaitan
dengan materi persidangan dan meyampaikan segala hal yang relevan
terkait dengan permohonan PHPU secara efektf, lugas, dan ringkas di
hadapan majelis sidang Mahkamah Konstitusi. Ingat tidak jangan bertele-
tele dan berpanjang-panjang, namun tanpa melupakan esensi penting dari
permasalahan yang ingn disampaikan.
H. Penutup
Bab ini menunjukkan bahwa KPU RI, KPU/KIP Provinsi, dan KPU/KIP
Kabupaten/Kota merupakan pihak yang akan selalu bersentuhan dengan
permasalahan hukum pemilu, baik tindak pidana pemilu, pelanggaran
administratif pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu,
sengketa pemilu, maupun perselisihan hasil pemilu. Mengingat itu,
memahami setiap aspek dalam permasalahan hukum pemilu diperlukan
sehingga bisa memandu arah dan tujuan pelaksanaan tugas dan wewenang.
Pemahaman terhadap aspek permasalahan hukum pemilu mesti dimulai
dari memahami paradigma keadilan pemilu, kerangka hukum pemilu, dan
prinsip-prinsip penyelesaian pelanggaran dan sengketa pemilu. Bahwa
keadilan dalam pemilu bisa diwujudkan jika hak-hak politik warga negara
terpenuhi. Jika ada hak warga negara yang terlanggar, kerangka hukum
pemilu harus menyediakan ruang untuk mengembalikannya. Karena itu
kerangka hukum pemilu ini mesti disusun secara baik untuk mewujudkan
keadilan pemilu dengan memasukkan semua prinsip-prinsip penanganan
pelanggaran dan sengketa pemilu. Hal ini sesuai dengan tujuan salah satu
keadilan pemilu, yakni untuk memulihkan hak pilih warga negara di dalam
sebuah proses pemilu.
Oleh karena itu, jajaran penyelenggara pemilu diharapkan mampu
memberikan gambaran secara utuh tentang permasalahan hukum pemilu
BAB 7 – PENEGAKAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU 347
