Page 359 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

1. Memantau Pendaftaran

KPU harus memantau proses pendaftaran permohonan dalam tenggang
waktu yang disediakan dan lakukan komunikasi informal dengan Panitera,
untuk mengetahui pemohon perselisihan hasil di MK dan daerah yang
dimohonkan.

2. Koordinasi antar Penyelenggara

Setelah mengetahui peta wilayah yang disengketakan, sebaiknya segera
membangun koordinasi dengan KPU/KIP Propinsi, KPU/KIP
Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS berdasarkan tingkatan perselisihan.
Koordinasi ini diperlukan agar penyelenggara pemilu diseluruh tingkatan
bisa memetakan beberapa hal yakni:

a. Masalah yang sempat muncul di daerah masing-masing, berdasarkan
hasil pemetaan daerah bermasalah dan berpotensi menimbulkan
perselisihan hasil pemilu.
b. Bukti yang mungkin diperlukan.
c. Saksi yang bersedia dan bisa dihadirkan.

3. Penataan alokasi waktu untuk menyiapkan jawaban

Tabel 7.2. Alokasi Waktu Untuk Menyiapkan Jawaban
Waktu Langkah Strategis
H-7 KPU menerima berkas permohonan dari panitera MK & memisahkannya
berdasarkan daerah pemilihan.
H-6 Tim menganalisis permohonan untuk menyimpulkan pokok permohonan,
saksi dan alat bukti yang dibutuhkan dan mengirimkan (melalui fax) surat
pemberitahuan daerah pemilihan yang dimohonkan, pokok permohonan,
petunjuk jawaban atas pokok permohonan berdasarkan masing-masing
dapil, saksi dan alat bukti yang dibutuhkan serta permohonan masukan atas
hal-hal yang diperlukan terkait pokok permohonan.
H-5 Tim daerah membuat posisi kasus, list alat bukti dan saksi untuk kemudian
mengirimkannya (melalui fax) dalam waktu 1x24 jam ke Tim KPU
(Termohon). Sedangkan Tim KPU membuat rancangan jawaban tertulis,
mengumpulkan jawaban Tim daerah
H-4 Tim menganalisis kasus dan membuat kesimpulan awal berdasarkan posisi
kasus yang dibuat tim daerah. Tim KPU pada saat bersamaan mengundang
KPU daerah (turut termohon) hadir dalam rapat koordinasi dan bedah kasus

BAB 7 – PENEGAKAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU 343