Page 370 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

memperhatikan karakteristik atau keadaan khusus suatu daerah. Dengan
demikian, terdapat tuntutan bagi KPU di daerah untuk menciptakan inovasi
atau strategi khusus sepanjang tidak menyimpang dari kebijakan yang telah
dibuat oleh KPU RI.

Ketiga, penting bagi KPU untuk menyusun strategi cadangan, yaitu sebuah
tindakan yang dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya keadaan yang
sebelumnya telah terdeteksi berdasarkan pengalaman pada pemilihan di
daerahnya atau pengalaman yang pernah terjadi di daerah lain. Sebagai
contoh, jika seorang petahana akan mencalonkan diri kembali, tentu
potensi pelanggaran sudah bisa terdeteksi sejak awal. Contoh lain, jika di
satu daerah tidak terjangkau fasilitas internet, tentu potensi terjadinya
masalah pengimputan data bisa terjadi. Juga, jika Parpol memiliki
kepengurusan ganda di tingkat pusat, maka konflik pencalonan ganda
berpotensi terjadi di semua tingkatan. Dalam konteks pendistribusian
logistik, jika pendistribusian logistik dilakukan pada saat bersamaan
waktunya dengan musim penghujan yang lebat, maka hal tersebut
berpotensi terganggu. Sedangkan dalam tahapan pencalonan, jika
pencalonan hanya terdiri dari dua pasangan calon, maka polarisasi pemilih
akan terjadi sehingga suasana menjadi sangat dinamis. Polarisasi ini juga
bisa mengganggu kemandirian penyelenggara, apalagi dua calon yang
berkompetisi memiliki kesamaan latarabelakang dengan penyelenggara
seperti, kesamaan ormas, kesamaan agama atau etnik.

Ketrampilan untuk mendeteksi secara cepat terkait kondisi khusus (to
manage uncertainty skill) sangat dibutuhkan oleh KPU. Pertama, Anggota
KPU yang memiliki pengalaman panjang dalam berorganisasi tentu sangat
membantu dalam merumuskan langkah-langkah antisipatif. Kedua
kemampuan yang bersumber dari pengalaman sebagai penyelenggara.
Proses rekrutmen penyelenggara yang tidak menganut prinsip sistim merit
dapat saja menjadi penghambat penyelenggara dalam merumuskan solusi,
langkah-langkah strategis, inovatif dan rensponsif dalam mengantipasi
terjadinya masalah atau dalam menyelesaikan permasalahan. Jika Anggota
KPU Provinsi memiliki pengalaman menjadi Anggota KPU Kabupaten/Kota
dan Anggota KPU Kabupaten/Kota memiliki pengalaman sebagai Anggota
PPK atau penyelenggara ad hoc lainnya, maka hal ini menjadi bekal dan
sangat membantu menjawab permasalahan diatas. Ketiga, kemampuan
penyelenggara dalam penguasaan regulasi kepemiluan dan aturan lain yang

354 BAB 8 – PENGALAMAN BAIK DI BERBAGAI DAERAH