Page 372 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia
P. 372
pengamatan latar belakang terhadap krisis yang terjadi, menemukan
masalah jangka pendek maupun jangka panjang, mengatakan yang
sejujurnya kepada para pemangku kepentingan yang mengalami dampak
dari krisis, menempatkan diri sebagai pihak yang menjadi korban dari krisis
yang dialami, dan menunjukkan rasa simpati.
Sedangkan tahapan setelah krisis merupakan tahapan terakhir ketika krisis
telah terjadi. Dalam tahapan ini, KPU bisa melakukan evaluasi atas strategi
penanganan krisis yang dilakukan, yaitu apakah memang memberikan
dampak yang signifikan ataukah memang perlu pembenahan. KPU juga
dapat memberikan respon kepada semua pihak karena telah berhasil keluar
dari masa krisis. Terakhir, KPU dapat melanjutkan kontrol kembali, yaitu
dengan melakukan pencermatan masalah (scanning isu) yang mungkin akan
terjadi lagi di kemudian hari.
D. Pengalaman Baik dari Berbagai Daerah
Sejauh ini, KPU RI telah mengidentifikasi sejumlah daerah yang bisa
dijadikan rujukan karena KPU di daerah-daerah tersebut memiliki capaian
terbaik dalam kategori tertinggi, tercepat/terakurat, responsif dan inovatif
untuk kondisi-kondisi tertentu, dan kategori tersolid dalam bekerja sama.
Kategori tertinggi adalah untuk tingkat partipasi pemilih. Kategori tercepat
adalah untuk input data pada aplikasi Situng dan sidalih. Sedangkan kategori
penyelenggara responsif adalah ketika proses pencalonan di daerah konflik
dan pelayanan dan jaminan memilih di daerah rawan bencana alam. Untuk
kategori tersolid adalah untuk daerah yang berhasil membangun relasi dan
kerjasama organisasi.
D.1. Soliditas Tim
Soliditas merupakan salah satu kekuatan organisasi, baik itu soliditas dalam
lingkungan internal, ataupun soliditas dengan lingkungan eksternal. KPU
akan sulit bekerja secara optimal jika tidak terbangun hubungan yang baik
antar para Anggota KPU atau antara Anggota KPU dengan lembaga
kesekretariatan. Di beberapa daerah, kerja-kerja KPU kerap terhambat
karena tidak terbangunnya relasi yang baik antara Anggota KPU dengan
lembaga kesekretariatan. Loyalitas pegawai dari sekeretariat KPU menjadi
ambigu akibat ketidakkompakan. Di satu sisi, para pegawai harus tunduk
356 BAB 8 – PENGALAMAN BAIK DI BERBAGAI DAERAH

