Page 377 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

penyandang memenuhi ketentuan untuk didata. Untuk bisa dinyatakan
sebagai pemilih harus ada surat keterangan dari pihak dokter yang
menerangkan bahwa ia sanggup atau mampu menggunakan hak pilihnya.
Masalahnya adalah tidak semua KPU menyiapkan anggaran untuk
pengadaan surat keterangan itu. Ketentuan lainnya adalah jika penyandang
kesulitan mencoblos, maka bisa juga didampingi oleh orang yang dipilihnya.
Kondisi ini bertentangan dengan asas Pemilu yakni rahasia.

Ketiga, tidak mudahnya untuk merekrut tenaga pencatat karena warga di
wilayah ini memiliki kesibukan dengan pekerjaan rutin. Ada sejumlah warga
yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Namun, masalahnya adalah bahwa
warga terebut memiliki kapasitas yang rendah. Banyak warga juga menolak
tugas ini dengan alasan karena tugas ini penuh resiko. Selain itu, tugas ini
dianggap sangat berat, namun fasilitas yang diberikan kepada para pertugas
tidak sebanding.

Dari sejumlah persolan itu, maka strategi sebagai langka-langka antisipasi
yang dilakukan KPU Provinsi DKI Jakarta adalah:

1. Dikarenakan tidak ada pembiayaan terkait pemeriksaan kesehatan jiwa
dalam hal pembuktian terkait “sedang tidak terganggu jiwanya”, maka
KPU DKI Jakarta meminta bantuan Pemerintah Daerah DKI Jakarta (c.q
Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Sosial, dan Kepala Dinas Dukcapil)
untuk dapat membantu mengkoordinasikan Warga Binaan dengan
dilengkapi Nomor Induk Kependudukan/Nomor Kepala Keluarga
(NIK/NKK) serta surat keterangan kesehatan jiwa. Kerja sama ini
dilakukan selama sebulan dengan mendatangkan dokter spesialis
kejiwaan untuk masuk ke dalam panti sosial dan melakukan pemeriksaan
disertai dengan kelengkapan kewarganegaraan dengan mengidentifikasi
warga dan melengkapi NIK/NKKnya.
2. Belajar dari UU 10 Tahun 2016 yang mengakomodasi putusan MK
sehingga KPU DKI Jakarta sesungguhnya sudah mendapatkan data
pemilih dengan klausul sedang tidak terganggu jiwanya dan telah
ditetapkan dalam DPS (Daftar Pemilih Sementara) sesuai dengan
ketentuan yang berlaku saat itu. Namun, pasca keluarnya Edaran KPU RI
Nomor 1401 Tahun 2018, KPU DKI Jakarta menyesuaikan dengan
memasukkan kembali data pemilih sesuai ketentuan, yakni sepanjang

BAB 8 – PENGALAMAN BAIK DI BERBAGAI DAERAH 361