Page 374 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia
P. 374

Membangun  komunikasi  dan  hubungan  yang  baik  dengan  pemerintah
           daerah  juga  menjadi  hal  yang  wajib  juga  dilakukan  oleh  KPU.  Sebagai
           contoh,  penetapan  anggaran  pembiayaan  penyelenggaraan  Pilkada  di
           Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat ditentukan oleh
           relasi  personal  atau  relasi  tim  dengan  aktor-aktor  pemerintah  daerah.
           Banyak pristiwa yang terjadi, meski Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)
           sudah disepakati, namun proses pencairan anggaran masih sulit dilakukan.
           Hal ini berdampak pada banyak hal, misalnya tahapan proses seleksi Panitia
           Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) menjadi
           terhambat.  Kebutuhan  anggaran  untuk  Pilkada  kadangkala  juga  tidak
           mencukupi. Terjadi ketidaksesuaian antara total anggaran yang diusulkan
           oleh KPU dengan yang ditetapkan di dalam APBD oleh pemerintah daerah.

           Di banyak daerah, KPU berhasil membangun soliditas tim dengan baik. Salah
           satunya adalah KPU Provinsi Jawa Timur. Meski juga harus mengkoordinir
           sebanyak  38  KPU  Kabupaten/Kota,  KPU  di  daerah  ini  relatif  berhasil
           menjaga soliditas kerja antar sesama Anggota KPU, antara Anggota KPU dan
           pihak  kesekretariatan  ataupun  antara  KPU  Provinsi  dan  KPU
           kabupaten/kotta serta antar KPU Kabupaten/Kota.


           Beberapa  strategi  yang  dilakukan  oleh  KPU  Provinsi  Jawa  Timur  untuk
           menjaga soliditas tim adalah:

           1. Ruang  komunikasi  dikembangkan  tanpa  mengenal  waktu,  jarak  dan
              struktur. Intensitas waktu pertemuan secara formal dengan semua pihak
              dilakukan secara reguler, misalnya di dalam rapat-rapat koordinasi, rapat
              evaluasi dan rapat pimpinan;
           2. Pertemuan informal juga secara rutin dilakukan, seperti membiasakan
              minum kopi bersama sebelum memulai pekerjaan, melakukan rangkaian
              keagamaan  seperti  pengajian,  diskusi  penyelenggara  pada  setiap  hari
              kamis,  mengadakan  aktivitas-aktivitas  outbond  dan  game  untuk
              memperkuat relasi tim atau relasi antar personal;
           3. KPU  di  tingkat  Provinsi  juga  melaksanakan  kegiatan  assesment  bagi
              komisioner maupun sekretariat untuk menggali setiap permasalahan di
              setiap satuan kerja terutama dalam mengawali tahapan pemilihan;
           4. Menempatkan  kotak  aspirasi  yang  bisa  dimanfaatkan  oleh  berbagai
              pihak untuk membangun komunikasi yang efektif di kantor KPU.




    358     BAB 8 – PENGALAMAN BAIK DI BERBAGAI DAERAH
   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379