Page 374 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia
P. 374
Membangun komunikasi dan hubungan yang baik dengan pemerintah
daerah juga menjadi hal yang wajib juga dilakukan oleh KPU. Sebagai
contoh, penetapan anggaran pembiayaan penyelenggaraan Pilkada di
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat ditentukan oleh
relasi personal atau relasi tim dengan aktor-aktor pemerintah daerah.
Banyak pristiwa yang terjadi, meski Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)
sudah disepakati, namun proses pencairan anggaran masih sulit dilakukan.
Hal ini berdampak pada banyak hal, misalnya tahapan proses seleksi Panitia
Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) menjadi
terhambat. Kebutuhan anggaran untuk Pilkada kadangkala juga tidak
mencukupi. Terjadi ketidaksesuaian antara total anggaran yang diusulkan
oleh KPU dengan yang ditetapkan di dalam APBD oleh pemerintah daerah.
Di banyak daerah, KPU berhasil membangun soliditas tim dengan baik. Salah
satunya adalah KPU Provinsi Jawa Timur. Meski juga harus mengkoordinir
sebanyak 38 KPU Kabupaten/Kota, KPU di daerah ini relatif berhasil
menjaga soliditas kerja antar sesama Anggota KPU, antara Anggota KPU dan
pihak kesekretariatan ataupun antara KPU Provinsi dan KPU
kabupaten/kotta serta antar KPU Kabupaten/Kota.
Beberapa strategi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Timur untuk
menjaga soliditas tim adalah:
1. Ruang komunikasi dikembangkan tanpa mengenal waktu, jarak dan
struktur. Intensitas waktu pertemuan secara formal dengan semua pihak
dilakukan secara reguler, misalnya di dalam rapat-rapat koordinasi, rapat
evaluasi dan rapat pimpinan;
2. Pertemuan informal juga secara rutin dilakukan, seperti membiasakan
minum kopi bersama sebelum memulai pekerjaan, melakukan rangkaian
keagamaan seperti pengajian, diskusi penyelenggara pada setiap hari
kamis, mengadakan aktivitas-aktivitas outbond dan game untuk
memperkuat relasi tim atau relasi antar personal;
3. KPU di tingkat Provinsi juga melaksanakan kegiatan assesment bagi
komisioner maupun sekretariat untuk menggali setiap permasalahan di
setiap satuan kerja terutama dalam mengawali tahapan pemilihan;
4. Menempatkan kotak aspirasi yang bisa dimanfaatkan oleh berbagai
pihak untuk membangun komunikasi yang efektif di kantor KPU.
358 BAB 8 – PENGALAMAN BAIK DI BERBAGAI DAERAH

