Page 378 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia
P. 378

yang  bersangkutan  adalah  penduduk  Indonesia  yang  memiliki  KTP
              elektronik dimasukkan dalam data pemilih DKI Jakarta.

           3.  Terkait pemilih yang berada di kawasan apartemen/rumah susun, KPU
              DKI  Jakarta  berkoordinasi  dengan  P3RSI  (Persatuan  Perhimpunan
              Penghuni  Rumah  Susun  Indonesia)  untuk  memudahkan  koordinasi
              tatkala  Petugas  KPU  dapat  memasuki  setiap  ruangan  penghuni  untuk
              dicoklit dan memfasilitasi pendirian Posko Pengecekan Pemilih di setiap
              wilayah  strategis  apartemen/rumah  susun.  Demikian  pula,  meminta
              bantuan  mereka  untuk  memasang  iklan  layanan  di  setiap  lift  dan
              penyebarluasan informasi terkait.
           4.  KPU  se-DKI  Jakarta  membuka  Posko  Pelayanan  dengan  konsepsi
              “menjemput  bola”  terhadap  pemilih  di  daerah  daerah  strategis
              perkotaan, antara lain Car Free Day di titik strategis tiap Kota, taman
              Kota, sekolah, Kampus, Pasar dengan sebutan “Grebek Pasar”, dan di
              daerah wisata- selain posko yang selalu ada di setiap kantor PPK PPS
              dalam  hal  pelayanan  sebagaimana dimaksud.  Rapat  koordinasi  secara
              berkala juga dilakukan dengan jajaran KPU dibawah dengan melibatkan
              peserta Pemilu dan Bawaslu, selain juga dengan Dinas Dukcapil dan pihak
              terkait  lainnya.  Di  sini  keterbukaan  atas  data  dapat  dibahas  secara
              langsung  dan  menyeluruh.  Pembahasan  terkait  data  ganda  dan  data
              invalid  juga  rutin  dilakukan  oleh  KPU  DKI  Jakarta  dan  ditindaklanjuti
              dengan  langsung  turun  ke  lapangan  oleh  Petugas  Pemilu  Kecamatan
              (PPK) atau Petugas Pemungutan Suara (PPS) untuk verifikasi kegandaan
              dan kevalidan data yang sudah diinput.

           5.  Selain  hal  di  atas,  komunikasi  yang  dilakukan  secara  terbuka  dengan
              membentuk WA Group dengan semua Kepala Panti Sosial yang memiliki
              warga binaan dengan kasus psikotik, Kepala Lapas/Rutan se DKI Jakarta,
              dan dengan Kepala Dinas DukCapil wilayah DKI Jakarta. Bahkan grup ini
              membicarakan rangkaian tindak lanjut pemuktahiran data pemilih dalam
              siang dan malam.
           6.  Berkaca pada pengalaman KPU DKI Jakarta saat Pilgub 2017, maka dalam
              hal terkait pemuktahiran data pemilih interaksi yang paling menjangkau
              adalah dengan membuka pusat layanan informasi (call center). Hal ini
              dilakukan  untuk  melengkapi  pelayanan  yang  juga  dapat  dilakukan
              melalui media sosial dan surat elektronik (email). Kelebihan dari pusat
              pelayanan  infomasi  seperti  ini  adalah  warga  negara  dapat  meminta
              infomasi selama 24 jam (terkhusus pertanyaan melalui whatsapp).

    362     BAB 8 – PENGALAMAN BAIK DI BERBAGAI DAERAH
   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383