Page 383 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

untuk melakukan entri seluruh dokumen Salinan C1 adalah dua hari,
dilanjutkan dengan scan. Seluruh kegiatan entri dan scan Salinan C1
membutuhkan waktu 11 hari.

D.4. Manajemen Sidalih

Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) sudah digunakan beberapa kali
dalam Pemilu. Sistem ini difungsikan untuk membantu KPU menyusun dan
memutakhirkan data pemilih. Sidalih dalam praktiknya mampu mendeteksi
data ganda sekaligus perekam data pemilih secara berkesinambungan dari
satu Pemilu ke Pemilu berikutnya.

Namun demikian, jika tidak cermat dalam pengelolaanya, Sidalih dapat juga
menimbulkan persoalan. Pada Pemilu 2019, sejumlah daerah mengalami
penundaan pentepan daftar pemilih karena mengalami banyak kekurangan.
Sebagai contoh adalah pada penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk
pilpres dan pileg di Kabupaten Majalengka. Pleno penetapan DPT
sebenarnya dilakukan pada 21 Agustus. Namun, karena beberapa hal yang
bermasalah, pleno DPT diundur menjadi 28 Agustus. Penyusunan daftar
pemilih tetap hasil perbaikan, seperti dalam DPTHP-2, sering bermasalah
karena data manual dengan data yang dihimpun di Sidalih belum sinkron.
Kondisi ini menjadi salah satu alasan Bawaslu Jawa Barat menolak
penetapan dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPTHP-
2 pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat KPU Provinsi Jabar.

Di sejumlah daerah, kejadian itu terjadi karena pengetahuan KPU dalam
menggunakan Sidalih masih rendah. Sebagian PPS yang diminta bantuan
oleh KPU Kabupaten/Kota memproses data ternyata tidak memiliki akses ke
internet. Sistem jaringan yang lambat sehingga membutuhkan waktu yang
lama untuk melakukan penginputan data juga memberi kontribusi. Sering
juga ditemukan sidalih error sehingga proses mengunggah data berhenti
atau ketika mengunggah data ternyata muncul data ganda. Tidak
mengherankan jika pihak yang berkepentingan terhadap data pemilih,
seperti Bawaslu, parpol, dan peserta Pemilu, sering memiliki kesulitan
ketika mengakses Sidalih.

Untuk mengantisipasi berbagai probelematika tersebut, KPU Provinsi
Gorontalo melakukan sejumlah inovasi yang diantaranya adalah:

BAB 8 – PENGALAMAN BAIK DI BERBAGAI DAERAH 367