Page 387 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia
P. 387

menyikapi  permasalahan  dan  untuk  menjaga  suasana  kondusif  selama
                 proses  penyelenggaraan  Pemilu.  Dalam  melakukan  kegiatan-kegiatan
                 tersebut,  KPU  memanfaatkan  kearifan  lokal  dengan  mengadaptasi  nilai,
                 norma dan budaya lokal yang telah lama ada. KPU Provinsi Jawa Barat pada
                 Pemilu  2019  memiliki  motto  “Pemilu  Akur,  Jabar  Sauyunan”  yang
                 merupakan  pernyataan  kausalitas  bahwa  pelaksanaan  Pemilu  yang  akur
                 akan  membawa  dampak  sosial  masyarakat  yang  sauyunan  (damai  dan
                 kondusif).


                 Buah dari berbagai upaya tersebut adalah angka partisipasi pemilih di Bali
                 tinggi.  Selain  itu,  KPU  Provinsi  Bali  juga  berhasil  meraih  penghargaan
                 sebagai The Best Award KPU Provinsi bidang Kreasi dan Sosialisasi, The Best
                 Award Bidang Transparansi Penyelenggaraan Pemilu, Juara 2 Kehumasan,
                 dan Juara 2 Pilot Projek Pendidikan Pemilih. Sedangkan strategi dari KPU
                 Provinsi Jawa Barat menghasilkan pelaksanaan Pemilu 2019 yang berjalan
                 dengan  damai  dan  kondusif.  Selain  itu,  angka  partisipasi  Pemilu  juga
                 meningkat dibandingkan dengan di Pemilu sebelumnya.


                 D.6. Potensi Konflik yang Tinggi

                 Pada  beberapa  wilayah,  KPU  dihadapkan  pada  konteks  daerah  dengan
                 potensi konflik sosial yang sangat tinggi. Mengatasai konteks ini, KPU Kota
                 Makasar melakukan pemetaan tingkat kerawanan Pemilu. Pilkada 2018 di
                 Kota  Makasar  diikuti  oleh  para  calon  yang berasal  dari  Parpol/gabungan
                 Parpol dan dari jalur perorangan. Terdapat konsekwensi logis jika di suatu
                 daerah  diikuti  oleh  calon  yang  berasal  dari  jalur  perseorangan,  yaitu
                 penambahan  volume  kerja  yang  harus  dihadapi  penyelenggara.  Untuk
                 daerah  yang  memiliki  calon  dari  perseorangan,  KPU  harus  melakukan
                 proses  verifikasi  dukungan.  Undang-Undang  Nomor  10  tahun  2016  dan
                 PKPU Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur/Wakil
                 Gubernur,  Bupati/Wakil  Bupati,  dan/atau  Wali  Kota/Wakil  Wali  Kota
                 menyebutkan  bahwa  jumlah  dukungan  menyesuaikan  dengan  jumlah
                 pemilih yang terdaftar di dalam DPT terakhir. Dokumen dukungannya juga
                 harus dilengkapi dengan KTP penduduk setempat.


                 Salah satu pasangan bakal calon di Pilkada Kota Makassar di Tahun 2018
                 adalah H. Ichsan Yasin Limpo dan Ir.H. Andi Muzakkar M.Si. Pasangan ini
                 menyerahkan  berkas  syarat  dukungan  kurang  lebih  1  juta  dukungan.


                                              BAB 8 – PENGALAMAN BAIK DI BERBAGAI DAERAH   371
   382   383   384   385   386   387   388   389   390   391   392