Page 375 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

Dari pengalaman KPU Provinsi Jawa Timur kita dapat belajar bahwa banyak
tindakan yang bisa dilakuan dalam rangka menjaga soliditas organisasi. Hal
ini berdampak pada penyelesaian tugas-tugas dengan baik. Secara umum,
soliditas organisasi akan terpelihara manakala setiap individu dari sebuah
organisasi memiliki integritas yang kuat, saling menghargai, tidak
memaksakan pendapat pribadi, menguasai teknik-teknik berkomunikasi,
tidak selalu merasa lebih penting dan lebih tinggi dari yang lain, dan tetap
menyeimbangkan antara tuntutan hak dan kewajiban. Juga, ketika pada
setiap individu melekat prinsip profesional dan mandiri sehingga tidak
menjadi bagian dari kelompok kepentingan atau kekuatan politik. Jika
kemandiran tidak bisa dijaga, maka yang diperjuangkannya bukalah
kebenaran, tetapi kebenaran menurut kepentingan kelompoknya. Oleh
karena itu PKPU dengan tegas melarang Anggota KPU untuk terikat dalam
1
struktur organisasi kemasyarakatan.

D.2. Pendataan Pemilih di Daerah Padat Penduduk

Untuk menjamin hak pilih warga negara yang dijamin oleh konstitusi, maka
hal wajib yang perlu dilakukan oleh KPU adalah memastikan bahwa mereka
terdata dalam daftar pemilih. Selama ini materi gugatan yang sering
disengketakan di Mahkamah Konstitusi (MK) adalah persoalan
ketidakakuratan daftar pemilih. Akurasi data pemilih harus dilakukan
karena berkaitan dengan perencanaan, baik untuk penentuan jumlah
logsitik, maupun untuk penetapan jumlah tempat pemungutan suara.

Berbagai persolan masih terjadi dalam penyusunan data pemilih, seperti
tidak terdaftarnya warga negara yang telah memiliki hak untuk memilih
serta masih terdaftarnya warga negara yang tidak lagi memiliki hak pilih
karena pindah alamat, meninggal dunia, atau berstatus TNI/Polri. Petugas
KPU tak bisa sepenuhnya menjangkau pemilih. Beberapa indikasi yang
selama ini dianggap sebagai penyebab adalah petugas pemutahiran data
pemilih yang kurang profesional, kurangnya keterlibatan masyarakat dan
Parpol, dan belum optimalnya sinergitas dengan pemerintah daerah
sebagai penyedia data awal data kependudukan.

1 Pasal 75 Ayat (1) huruf b PKPU Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
BAB 8 – PENGALAMAN BAIK DI BERBAGAI DAERAH 359