Page 369 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

dilapangan. Sehingga ketika fakta itu muncul maka penyelenggara
mengalami kesulitan mengeksekusi. Permasalahan lainnya adalah
terjadinya tumpang tindih norma antar pasal serta tidak saling bersinergi
antar regulasi.

C. Manajemen Krisis

Terjadinya situasi yang tidak normal sering dialami oleh KPU. Menghadapi
kondisi darurat atau peristiwa khusus yang tidak terduga tentu
membutuhkan ketrampilan tersendiri, baik di dalam konteks tindakan
antisipatif, maupun di dalam konteks tindakan yang harus dilakukan dalam
menghadapi situasi itu. Tindakan antisipatif dapat dilakukan sejak awal
untuk mengantisipasi agar masalah tidak terjadi dalam menjalankan
tahapan, program dan kegiatan. Juga strategi penindakan untuk mengatasi
masalah sehingga masalah yang muncul kemudian tidak menimbulkan
resiko yang lebih besar. Semua tindakan ini harus dilakukan guna menjamin
kepastian hukum, pelayanan peserta Pemilu dan pemilih secara adil,
minimalisasi konflik di masyarakat, dan mempertahankan kepercayaan
publik terhadap KPU.

KPU perlu bertindak sedini mungkin (warning stage) untuk mengurangi
segala bentuk resiko yang muncul. Tindakan awal yang perlu dilakukan oleh
KPU adalah mendeteksi secara dini atau menganalisis gejala-gejala yang
berpotensi mengancam tahapan, program dan kegiatan Pemilu. Dasar yang
bisa digunakan dalam menganalisis adalah pertama, belajar dari kegagalan
atau keberhasilan penyelenggara Pemilu di daerah yang lain dalam
mengatasi situasi tertentu, penguasaan atas kondisi geografi daerah,
mempelajari siklus cuaca di daerah, menguasai informasi tentang dinamika
politik nasional maupun lokal, dan memahami karateristik masyarakat lokal
dengan mengkaitkannya dengan bakal calon. Langkah antisipatif lainnya
adalah menganalisis pasal demi pasal yang rawan di dalam UU Pemilu yang
berpotensi melahirkan masalah serta menganilisis ketersediaan dan
kemampuan sumber daya manusia.

Kedua, dalam melaksanakan tahapan-tahapan Pemilu, KPU membentuk
peraturan-peraturan sebagai pedoman bagi setiap penyelenggara Pemilu
dalam melaksanakan tugas-tugas teknis, administratif dan operasional.
Namun, aturan-aturan itu sifatnya berlaku bagi semua daerah tanpa

BAB 8 – PENGALAMAN BAIK DI BERBAGAI DAERAH 353