Page 399 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

BAB 9

PENUTUP

Pramono Ubaid Tanthowi

Pemilihan Umum (Pemilu) demokratis telah menjadi salah satu warna paling
penting dari kehidupan politik di Indonesia selama dua dasawarsa terakhir.
Sejak Pemilu 1999, wakil-wakil rakyat di Parlemen dipilih melalui sistem yang
berbeda dibanding dengan pemilu era Orde Baru. Sejak Pemilu 2004, Pasangan
Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi dipilih melalui MPR, namun dipilih
secara langsung oleh rakyat. Sejak tahun yang sama, wakil-wakil rakyat yang
duduk di Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sebagai pengganti lembaga Utusan
Daerah, juga dipilih secara langsung. Dan terakhir, sejak 2005, Pasangan Calon
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, baik Gubernur/Wakil Gubernur,
Bupati/Wakil Bupati, maupun Walikota/Wakil Walikota tidak lagi dipilih oleh
DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota, melainkan juga dipilih secara
langsung oleh rakyat.

Perubahan fundamental seperti ini bukan hanya berlaku dalam hal sistem
pemilu, namun juga menyangkut aspek-aspek lain dari pemilu. Yang penting
untuk dicatat adalah reformasi di dalam aspek penyelenggara pemilu yang
mengarah kepada kelembagaan yang semakin mandiri. Demikian juga
teknikalitas penyelenggaraan tahapan-tahapan pemilu yang semakin
mendorong transparansi dan akuntabilitas. Dan tidak ketinggalan adalah
mekanisme penegakan hukum pemilu yang semakin kokoh untuk memastikan
bahwa penyelenggaraan pemilu berlangsung secara berintegritas, luber dan
jurdil.

Topik-topik itulah yang menjadi bahasan utama di sepanjang buku ini. Topik-
topik tersebut, meski ditulis oleh beberapa penulis yang berbeda, namun
memiliki alur penalaran yang cukup runtut. Secara berurutan, bab-bab dalam
buku ini membicarakan berbagai aspek kepemiluan sejak dari hulu hingga hilir.
Pada Bab 1, Mada Sukmajati dan Aditya Perdana menjelaskan definisi dan
konsep “tata kelola pemilu” (electoral governance) sebagai kerangka dasar
bagi para pembaca untuk memahami buku ini. Tidak lupa, kedua penulis juga

BAB 9 – PENUTUP 383