Page 401 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

berikut tata cara penanganannya, serta lembaga-lembaga yang berwenang
menangani masing-masing perkara tersebut.

Tidak lupa, buku ini juga memuat tentang pengalaman-pengalaman menarik
yang digali dari berbagai daerah bagaimana KPU tingkat lokal mengatasi
berbagai persoalan di saat menghadapi situasi darurat dan krisis. Berbagai
inisiatif, inovasi, dan kreativitas itu dirangkum dengan baik oleh Ferry Daud
Liando di Bab 8 agar menjadi pelajaran serta dapat direplikasi etosnya oleh
para penyelenggara pemilu di daerah-daerah lain. Dan terakhir, Bab 9 menjadi
rangkuman dari seluruh bab yang terdapat dalam buku ini, serta menguraikan
tantangan, hambatan, dan tindak lanjut dari buku ini.

Harus diakui bahwa buku ini menguraikan beragam aspek tata kelola pemilu
dengan sangat lengkap. Meskipun tentu saja, sebagai konsekuensinya, tidak
semua aspek dibahas dengan detail dan lengkap. Tentu menjadi tantangan
tersendiri untuk menuangkan demikian banyak ide dan gagasan secara
terperinci dalam jumlah halaman yang terbatas. Namun demikian, sebagai
sebuah “fondasi”, sebenarnya buku ini telah cukup memadai untuk
mengantarkan pembacanya memahami kompleksitas tata kelola Pemilu di
Indonesia.

Selain masalah kedalaman, salah satu hambatan lain dari penulisan buku ini
menyangkut banyaknya penulis yang terlibat di dalamnya. Di satu sisi hal
tersebut mengakibatkan kurang runtutnya ide-ide yang dituangkan dalam
setiap bab maupun antar bab. Sedangkan di sisi lain, perbedaan selera masing-
masing penulis juga mengakibatkan inkonsistensi gaya penulisan.

Hal seperti sebenarnya telah disadari sejak awal oleh para editor. Sehingga
para editor telah berusaha sekeras mungkin untuk menyelaraskan bukan
hanya teknis dan substansi tulisan, namun juga terkait dengan gaya dan selera
penulisan. Semua upaya tersebut dilakukan dalam rangka menyodorkan
sebuah buku yang utuh dan runtut bagi para pembaca.

Pada awalnya, penulisan buku ini secara khusus bertujuan untuk menyediakan
bahan bacaan bagi para peserta Orientasi Tugas KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota sebelum mereka mulai menjalankan tugas penyelenggaraan
pemilu di daerah masing-masing. Karena sebagai buku panduan, maka kami
menyusun buku ini bersifat pengantar atas setiap aspek, namun menyeluruh

BAB 9 – PENUTUP 385