Page 156 - Buku Paket Kelas 11 Agama Katolik

oleh tangan Tuhan, melainkan oleh keputusan kekuasaan. Mereka mati bukan atas kehendak Yang Mahakuasa, melainkan oleh arogansi otoritas penguasa. Kematian Fabianus, Do- minggus, dan Marinus juga menggemakan lonceng kematian (rasa) keadilan di negeri ini. Kasus yang menjerat Tibo cs memang penuh dengan kontroversi ketidakadilan. Mereka menjadi korban peradilan yang sesat. Mereka menjadi tumbal ketidakadilan dan proses hukum yang inskonstitusional.
Sumber: Penulis Gambar 6.5
Eksekusi mati terhadap Tibo dan kedua kawannya merupakan manifestasi ketidakpekaan penguasa terhadap rasa keadilan. Lebih lagi, eksekusi mati terhadap orang yang masih berupaya mengais keadilan merupakan bukti tiadanya perikemanusiaan yang adil dan beradab. Eksekusi mati terhadap Tibo cs merupakan bukti bahwa penguasa republik ini menyandang cacat tuna kemanusiaan, tunakeadilan, dan tunakeadaban! Kenekatan mengeksekusi Tibo dan dua rekannya oleh pihak penguasa menunjukkan tiadanya kepekaan penguasa dalam menyelesaikan kasus Poso pada umumnya, dan nasib Tibo cs pada khususnya.
Di tengah maraknya desakan moral lintas agama dan tokoh-tokoh masyarakat maupun tokoh-tokoh agama serta pembela hak asasi manusia yang menolak hukuman mati, penguasa negeri ini tetap saja memaksakan kehendaknya dengan tega menghabisi nyawa warga bangsanya. Kian jelas ketidakpekaan itu sebab secara hukum terdapat bukti kuat, Tibo cs hanya korban! Menurut catatan Antonius Sujata, Ketua Komisi Ombudsman Nasional, sejak awal Tibo cs menyangkal telah melakukan rangkaian perbuatan yang didakwakan. Bahkan, pada saat kejadian, mereka tak berada di tempat dimaksud. Fabianus Tibo menyampaikan enam belas nama orang yang menurut dia terlibat.
Putusan pengadilan pun menyatakan, Tibo cs bukan pelaku langsung. Namun, tidak pernah disebutkan siapa pelaku langsungnya dan bagaimana hubungan antara Tibo cs sebagai bukan pelaku langsung (dader) dan para pelaku langsung (Suara Pembaruan, 21/9/2006). Namun, Tibo dan dua kawannya lah yang harus menanggung risiko mereguk cawan ketidakadilan yang mematikan. Itulah buah ketidakpekaan penguasa. Ketidakpekaan penguasa itu, meminjam analisis sosiolog Tamrin Amal Tomagola, dapat diretas sekiranya Susilo Bambang Yudhoyono mau menggunakan hak prerogatifnya sebagai Presiden untuk menghapus hukuman mati di republik ini. Dua alasan yang amat fundamental diajukan Tamrin Amal Tomagola. Dan itu berakar pada Pancasila sebagai dasar negara kita.
Pertama, hukuman mati bertentangan dengan sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa. Alasannya, hanya Tuhan-lah yang berhak mutlak atas nyawa manusia. Kedua, hukuman mati bertentangan dengan sila kedua Pancasila, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab (Kompas, 04/9/ 2006).
150 Kelas XI