Page 340 - Buku Paket Kelas 11 Agama Hindu

dipandang belum memenuhi syarat-syarat hukum agama maupun hukum Nasional. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dari Undang- Undang Perkawinan, pencegahan dilakukan dengan cara mengajukan ke Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum di mana dilangsungkan perkawinan itu. Atau Pengadilan Negeri meminta batalnya suatu perkawinan karena dipandang yang bersangkutan tidak memenuhi syarat hukum yang berlaku. Pencegahan yang dilakukan lebih banyak bersifat preventif. Pencegahan preventif dapat juga dilakukan oleh pendeta atau Brahmana dengan menolak untuk mengesahkannya, karena dipandang tidak memenuhi syarat menurut hukum agama.
Selain pencegahan secara preventif juga bersifat represif, yaitu dengan memutuskan suatu perkawinan karena perkawinan itu didasarkan atas penipuan atau kekerasan, misalnya melalui sistem raksasa dan paisaca Wiwaha atau juga sistem melegandang. Dalam peristiwa ini hakim dapat membatalkan perkawinan dan mengancam dengan sanksi hukum bagi pelakunya. Perkawinan lain juga dapat dibatalkan apabila salah satu pihak calon mempelai memiliki penyakit menular atau impotensi, atau juga yang menderita sakit jiwa.
Dalam kitab Menawa Dharmasastra disebutkan: pencegahan perkawinan dapat dilakukan apabila yang bersangkutan memiliki hubungan sapinda, artinya mempunyai hubungan darah yang dekat dari keluarga. Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974, suatu perkawinan dapat dibatalkan bila tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 24 dan Pasal 27 yang isinya dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Suatu perkawinan dapat dimintakan pembatalannya apabila bertentangan dengan hukum agama, misalnya dilaksanakan dengan sistem raksasa atau Paisaca Wiwaha.
334 Kelas XI SMA/SMK Kurikulum“13