Page 46 - e-Modul Sejarah SMK MST-2
P. 46
Selama masa kepresidenan Habibie, 30 undang- Indonesia Soekarno. Dia telah mendirikan
undang (UU) baru disetujui oleh Majelis sebuah partai baru PDI-P (Partai Demokrasi
Permusyawaratan Rakyat (MPR), beberapa di Indonesia Perjuangan) pada tahun 1998 setelah
antaranya ditandai dengan perbedaan-perbedaan dikeluarkan dari PDI (Partai Demokrasi
fundamental dengan perpolitikan di masa lampau. Indonesia) pada tahun 1996. Karena warisan
ayahnya dan perlawanannya terhadap Orde Baru
Sejumlah tindakan reformasi penting adalah: menjelang akhir pemerintahan Suharto, ia
menikmati popularitas yang tinggi (terutama di
▪ Dimulainya kebebasan pers Jawa dan Bali). Mirip dengan ayahnya, dia
▪ Pemberian izin pendirian partai-partai politik menekankan persatuan nasional dan
dan serikat-serikat buruh baru mengkampanyekan nasionalisme sekuler.
▪ Pembebasan tahanan-tahanan politik
▪ Pembatasan masa jabatan presiden menjadi 4. Sistematika Pelaksanaan UU 1945 Masa
dua periode lima tahun Reformasi
▪ Desentralisasi kekuasaan ke daerah
Keputusan penting lainnya adalah penjadwalan Berbagai macam produk peraturan perundang-
pemilihan umum baru, yang diselenggarakan pada undangan yang dihasilkan dalam reformasi iker
bulan Juni 1999. Kendati begitu, parlemen belum antara lain UU. Politik Tahun 1999, yaitu UU.
mempunyai niat untuk mengurangi pengaruh No.2 tahun 1999, tentang partai politik, UU.
politik militer dan memerintahkan penyelidikan No.3 tahun 1999, tentang pemilihan umum dan
terhadap kekayaan Suharto.
UU. No. 4 tahun 1999 tentang susunan dan
kedudukan MPR, DPR, dan DPRD; UU otonomi
Dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 1999
masyarakat memilih partai politik, bukan individu. daerah, yaitu meliputi UU. No.25 tahun 1999.
Karena tidak ada iker untuk pembentukan
partai-partai politik (sebagai bagian dari program Tentang pemerintahan daerah, UU. No.25 tahun
reformasi), Indonesia menyaksikan menjamurnya 1999, tentang pertimbangan keuangan antar
partai-partai baru. Tidak kurang dari 48 partai pemerintahan pusat dan daerah dan UU. No.28
diizinkan untuk berpartisipasi dalam Pemilu tahun tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara
1999, meskipun sebagian besar partai-partai ini yang bersih dan bebas dari KKN. Berdasarkan
memainkan peran yang tidak signifikan. reformasi tersebut bangsa Indonesia sudah
mampu melaksanakan pemilu pada tahun 1999
Kebanyakan partai politik itu hanya bisa dan menghasilkan MPR, DPR dan DPRD hasil
mengandalkan sedikit dukungan saja dari aspirasi rakyat secara demokratis.
masyarakat. Dalam perpolitikan modern
Indonesia, sebuah partai politik pada dasarnya Sejak adanya perubahan / amandemen UUD
adalah kendaraan politik untuk individu tertentu 1945 yang pertama tersirat materi muatan
dan bukan public yang mengekspresikan ideologi konstitusi hanya diatur dalam UUD 1945
atau visi bersama. Karena hanya beberapa orang kemudian amandemen tersebut sampai
bisa mengandalkan dukungan public selama perubahan keempat, secara lengkap proses
Pemilu 1999, kebanyakan partai politik amandemen pasal-pasal dimaksud dapat
ditakdirkan untuk menerima sedikit suara. Salah diperhatikan pada lampiran. Didalam era
satu dari tokoh-tokoh tersebut adalah Megawati reformasi ini Pancasila tetap dipertahankan
Soekarnoputri, puteri Presiden pertama sebagai Dasar Negara dan Pancasila sebagai
Co e-Modul SMK kls X 46
Sejarah Indonesia Bab-1 Semester 2
