Page 45 - Laporan Hasil Pengawasan BPKP Kalsel Tahun 2021
P. 45

5.  pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat serta

                    pelaksanaan  sosialisasi,  pembimbingan,  dan  konsultansi  penyelenggaraan  sistem
                    pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan badan

                    lainnya.


                                                                                                    B. VISI

               Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan memiliki visi “Auditor Internal Pemerintah RI

               Berkelas  Dunia  untuk  Meningkatkan  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  dan
               Pembangunan Nasional”



                                                                                                    C. MISI

               Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan memiliki misi sebagai berikut:

               1.  menyelenggarakan  pengawasan  intern  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan
                    dan pembangunan nasional guna mendukung tata kelola pemerintahan dan korporasi

                    yang bersih dan efektif;
               2.  membina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang efektif;

                    dan
               3.  mengembangkan  kapabilitas  pengawasan  intern  pemerintah  yang  profesional  dan

                    kompeten.


                                                                      D. KEBIJAKAN DAN STRATEGI

               Kebijakan dan strategi pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan mengacu

               kepada  kebijakan  dan  strategi  pengawasan  BPKP  yang  diarahkan  untuk  mendukung

               terwujudnya sasaran pembangunan nasional, yaitu pembangunan tata kelola pemerintahan
               yang bersih, efektif, dan terpercaya.

               Kebijakan dan strategi pengawasan Perwakilan BPKP  Provinsi Kalimantan Selatan tahun

               2021 dilaksanakan melalui:
               1.  peningkatan kapabilitas pengawasan intern melalui peningkatan internal audit capability

                    model  (IACM)  APIP  yang  mampu  mendorong  pemantapan  penerapan  sistem

                    pengendalian  intern  kementerian,  lembaga,  pemerintah  daerah,  dan  korporasi  dan
                    mampu bersinergi dengan APIP lain dalam membangun tata kelola pemerintahan yang

                    baik (good governance) dalam melakukan pengawasan keuangan negara/daerah;







                                                                                                          30
   40   41   42   43   44   45   46   47   48