Page 41 - Laporan Hasil Pengawasan BPKP Kalsel Tahun 2021

G. GOVERNANSI

1. OPINI LAPORAN KEUANGAN

Tahun 2020, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada 13 Pemerintah Daerah di wilayah
Provinsi Kalimantan Selatan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK

dan 1 Pemerintah Daerah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), yaitu
Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

2. MATURITAS SPIP

Berdasarkan hasil Quality Assurance, capaian Level maturitas penyelenggaraan SPIP oleh 14

Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 adalah sebanyak 13

Pemerintah Daerah mencapai Level 3 dan satu Pemerintah Daerah berada pada Level 2,
yaitu Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Terkait penerapan Manajemen Risiko di Pemerintah Daerah, seluruh Pemerintah Daerah di

wilayah Provinsi Kalimantan Selatan belum melakukan assessment Manajemen Risiko
Indeks (MRI). Kegiatan yang telah dilakukan penyusunan baseline risiko indeks melalui

penyebaran kuesioner kepada Pemerintah Daerah untuk memperoleh gambaran awal
penerapan Manajemen Risiko. Disamping itu juga dilakukan penyusunan baseline maturitas

penyelenggaraan SPIP Terintegrasi yang menghasilkan skor untuk Maturitas SPIP, Indeks

Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) dan Manajemen Risiko Indeks (MRI).

3. KAPABILITAS APIP

APIP adalah salah satu dari model tiga lini (three lines of model) yang mendukung good
governance. Sampai dengan tahun 2021, dari 14 APIP daerah di Kalimantan Selatan,

sebanyak 6 APIP berada pada Kapabilitas APIP Level 3, 4 APIP berada pada Level 2 plus,
dan 4 APIP berada pada Level 2. Sebanyak 2 APIP meraih Level 3 pada Tahun 2021, yaitu

Inspektorat Kabupaten Banjar dan Inspektorat Kabupaten Tanah Laut.

Untuk mendukung pencapaian tingkat kapabilitas, dilakukan juga Evaluasi atas Penerapan

JFA Pada APIP Daerah. Hasil pengawasan menemukan Inspektorat Kota Banjarmasin secara
umum telah cukup efektif dalam menerapkan JFA sesuai dengan ketentuan dalam

mewujudkan auditor yang profesional. Namun demikian pada aspek pengangkatan dan
pengembangan penerapan JFA belum sepenuhnya sesuai peraturan/ketentuan. Selain itu,

26