Page 40 - Laporan Hasil Pengawasan BPKP Kalsel Tahun 2021
P. 40

2)  inventarisasi aset desa terhadap keseluruhan aset desa yang ada, belum dilakukan;

               3)  desa  tidak  mencantumkan  kegiatan  pembangunan  aset  desa  pada  dokumen
                    perencanaan desa, yakni RPJMDes dan RKPDes;

               4)  pelaksanaan pembangunan aset desa tidak mempertimbangkan ketersediaan anggaran
                    dan waktu pelaksanaan kegiatan;

               5)  perencanaan pengadaan aset desa secara multiyears, tidak sesuai ketentuan;
               6)  perjanjian kerja sama yang tidak jelas batasan pekerjaan yang harus dilakukan;

               7)  desa dengan pelaksanaan pemilihan penyedia  belum sesuai dengan  ketentuan yang
                    berlaku;

               8)  pengerjaan pembangunan yang tidak sesuai RAB;
               9)  pelaksanaan pembangunan tidak didukung dengan bukti yang memadai;

               10) aset tanah milik Desa belum dilengkapi dengan bukti kepemilikan tanah yang sah berupa

                    sertifikat tanah dan bangunan yang belum dilengkapi IMB; dan
               11) pengendalian intern yang masih lemah, yaitu Anggota TPK yang tidak kompeten, RAB

                    yang tidak memadai, tidak terdapat pengendalian fisik atas aset, dan Kepala Desa tidak
                    melakukan monitoring pekerjaan.


                                                d.  IMPLEMENTASI SISKEUDES DAN SISWASKEUDES

               Jumlah desa yang menyusun laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa pada tahun 2021
               sebanyak  1.863  desa.  Aktivitas-aktivitas  penting  yang  mendukung  pencapaian  tersebut

               diantaranya adalah dilakukannya bimtek penggunaan aplikasi Siskeudes dan pengelolaan

               keuangan desa asistensi persiapan implementasi Siskeudes online. Aplikasi Siskeudes telah
               digunakan oleh seluruh desa di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, atau sebanyak 1.864

               desa.

               Untuk mendukung implementasi Siskeudes, BPKP juga meluncurkan aplikasi Siswaskeudes.
               Hasil  survei  pada  10  Kabupaten,  menunjukan  6  Kabupaten  telah  siap  untuk

               mengimplementasikan  Aplikasi  Siswaskeudes  (Kabupaten  Balangan,  Barito  Kuala,  Hulu

               Sungai  Selatan,  Hulu  Sungai  Utara,  Tanah  Bumbu,  dan  Tapin)  dan  4  Kabupaten  lain
               (Kabupaten Banjar, Hulu Sungai Tengah, Kotabaru, dan Tabalong) belum siap karena masih

               perlu melakukan kompilasi database Siskeudes menggunakan Microsoft SQL Server atau
               database  sejenis.  Selain  itu,  secara  umum  SDM  APIP  memerlukan  pelatihan  dan

               pendampingan dalam penggunaan Aplikasi Siswaskeudes.








               25
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45