Page 35 - Laporan Hasil Pengawasan BPKP Kalsel Tahun 2021
P. 35
Bersubsidi dari Produsen ke Pengecer di Provinsi Kalimantan Selatan untuk periode tahun
2020 sampai dengan 28 Februari tahun 2021 dengan uji petik pada 3 kabupaten yaitu
Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tanah Laut, dan Kabupaten Barito Kuala.
Hasil pengawasan menunjukan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi di Provinsi Kalimantan
Selatan, tahun 2020 sebanyak 89.909,50 ton dan tahun 2021 (per 28 Februari 2021)
sebanyak 12.393,96 ton, sedangkan pada 3 kabupaten yang diuji petik capaian penyaluran
tahun 2020 dan tahun 2021 (s.d. 28 Februari 2021) masing-masing sebesar 47.531,10 ton
atau 52,87% dan 5.822,90 ton atau 46,98% dari total penyaluran se-Provinsi Kalimantan
Selatan. Hasil pengawasan menemukan:
1) kelemahan pada aspek kelembagaan, yaitu jumlah pengecer pupuk bersubsidi kurang
dari minimal dua pengecer dalam satu kecamatan, dan penyusunan Surat Perjanjian Jual
Beli (SPJB) pengecer belum menentukan desa yang menjadi wilayah tanggung jawabnya;
2) kelemahan pada aspek penyusunan kebutuhan, yaitu:
a) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan tidak
menyusun rencana kebutuhan pupuk untuk sektor pertanian, kebutuhan pupuk
subsidi se-Provinsi disusun dari data rekapitulasi RDKK Kabupaten/Kota; dan
b) usulan kebutuhan pupuk bersubsidi di kabupaten/kota melebihi standar
pemupukan, tidak sesuai musim tanam, tidak sesuai komoditas, dan tidak melalui
proses verifikasi pemilikan/penguasaan lahan.
3) Ketidaktepatan tata kelola penyaluran/distribusi pupuk bersubsidi, yaitu:
a) SK alokasi pupuk hanya merinci sampai dengan tingkat kecamatan, tidak sampai
dengan petani/kelompok tani;
b) stok pupuk bersubsidi di gudang pengecer tidak dapat memenuhi kebutuhan pupuk
satu minggu;
c) proses penebusan pupuk bersubsidi masih dilakukan secara manual, sehingga
Pengecer tidak melakukan verifikasi sisa kuota pupuk bersubsidi masing-masing
petani; dan
d) penyaluran pupuk bersubsidi melebihi alokasi yang telah ditetapkan.
4) Ketidaktepatan harga, pupuk yang dibayar petani melebihi ketentuan program dimana
biaya bongkar dari truk distributor ke gudang kios/pengecer dibebankan kepada petani
antara Rp1.000,00 s.d. Rp2.000,00 per sak subsidi pupuk.
20
