Page 30 - Laporan Hasil Pengawasan BPKP Kalsel Tahun 2021

c. PROGRAM KELUARGA HARAPAN

Bantuan Sosial PKH di Provinsi Kalimantan Selatan telah tersalurkan 100%, namun hasil

pengawasan menemukan:

1) ketidaktepatan sasaran, yaitu penyaluran PKH kepada KPM dengan kriteria mampu
sebanyak 33 KPM pada 10 kecamatan di Kabupaten Barito Kuala dan tidak memiliki
komponen PKH sebanyak 15 KPM pada 5 kecamatan di Kabupaten Barito Kuala, dan

keberadaan KPM tidak berdomisili di lokasi yang ditetapkan sebanyak 34 KPM di

Kabupaten Barito Kuala; dan
2) ketidaktepatan pemanfaatan, yaitu bansos belum dimanfaatkan sebanyak 18 KPM pada

9 kecamatan di Kabupaten Barito Kuala.

d. BANTUAN LANGSUNG TUNAI – DANA DESA (BLT-DD)

Hasil pengawasan pelaksanaan program tahun 2021 pada Kabupaten Banjar, Kabupaten

Tanah Bumbu, dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, untuk cut-off audit per tanggal 30 April
2021, menemukan:

1) 97 Desa di Kabupaten Banjar belum menyalurkan BLT-DD kepada KPM bulan Januari,

Februari, Maret, dan April pada tahun 2021, karena perangkat desa terlambat menyusun
pertanggungjawaban pelaksanaan BLT-DD;

2) ketidaktepatan sasaran, yaitu penerima bantuan tidak sesuai kriteria, Desa belum
menerbitkan Perkades penetapan KPM, dan beberapa KPM terduplikasi sebagai

penerima jenis program bantuan lain;
3) ketidakefektifan penyaluran BLT-DD, yaitu beberapa Desa belum menerima penyaluran

BLT-DD dari RKUN ke RKD, serta beberapa Desa belum melakukan penyaluran BLT-DD

ke KPM walaupun dananya telah ada di RKD; dan
4) ketidakefisienan penyaluran BLT-DD, yaitu beberapa KPM memiliki NIK dan KK yang
tidak sesuai dan tidak lengkap.

e. KARTU INDONESIA PINTAR

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan memberikan kontribusi melalui pengawasan

terhadap bantuan tunai pendidikan anak usia sekolah yang berasal dari keluarga miskin dan
rentan miskin, diantaranya melalui pengawasan program Kartu Indonesia Pintar.

Hasil pengawasan pada Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru menemukan:

15