Page 28 - Laporan Hasil Pengawasan BPKP Kalsel Tahun 2021
P. 28

d.  PEMBAYARAN KLAIM RUMAH SAKIT

               Pengawasan berupa verifikasi atas klaim rumah sakit untuk pelayanan pasien covid-19 tahun

               2021  pada  BPJS  Kesehatan  Cabang  Banjarmasin,  BPJS  Kesehatan  Cabang  Barabai,  RS

               Ciputra Mitra Hospital Banjarmasin, RS Suaka Insan, RSUD Sultan Suriansyah, RSUD Ulin,
               RSUD H. Hasan Basry, menemukan:
                1)  Kementerian Kesehatan belum membayar seluruh klaim yang layak kepada rumah sakit.

                    Hal ini terjadi pada Ciputra Mitra Hospital Banjarmasin sebesar Rp110.805.000,00;

                2)  kelebihan pembayaran klaim sejumlah Rp841.422.000,00, yaitu: klaim RSUD Ulin masih
                    berstatus  dispute  sebesar  Rp833.422.000,00  namun  telah  dibayar;  dan  nilai

                    pembayaran  klaim  RSUD  H.  Hasan  Basri  melampaui  standar  nilai  sebesar
                    Rp8.000.000,00;

                3)  rumah  sakit  mengajukan  klaim  tidak  sesuai  ketentuan,  yaitu:  hari  perawatan  yang
                    diajukan  melebihi  ketentuan,  klaim  ditagihkan  ke  pasien  sebagai  uang  muka,  klaim

                    memperhitungkan  biaya  penunjang  yang  sebenarnya  tidak  dilaksanakan,  dan  klaim

                    pasien tanpa komorbid diajukan menggunakan tarif cost per day dengan komorbid; dan
                4)  governansi (tata kelola) belum memadai, yaitu: unit pengajuan klaim Rumah Sakit belum

                    efektif  dalam  melaksanakan  tugas  dan  tanggung  jawabnya,  belum  memadainya
                    kelembagaan  BPJS,  (kelembagaan  BPJS  sebagai  verifikatur  tagihan  klaim  COVID-19

                    rumah sakit masih belum diatur secara rinci mengenai hak dan kewajiban BPJS dalam
                    Surat  Menko  PMK  Nomor  S.22/MENKO/PMK/III/2020),  dan  verifikasi  BPJS  belum

                    sesuai     dengan      kebijakan      Keputusan       Menteri     Kesehatan       Nomor
                    Hk.01.07/Menkes/4344/2021, sehingga terjadi kelebihan pembayaran klaim.


                                                                                             e.  STUNTING

               Evaluasi dilakukan terhadap Program Penurunan Stunting di Kabupaten Tapin dan Provinsi
               Kalimantan  Selatan,  masing-masing  menunjukan  capaian  kinerja  sebesar  86,20%  dan

               86,49% atau berkategori "cukup".

               Permasalahan dalam pelaksanaan program yaitu:
               1)  belum mengalokasikan APBD untuk percepatan penanganan stunting;

               2)  belum memiliki minimal 20 tenaga pelatih berjenjang tingkat dasar;
               3)  persentase balita yang memperoleh imunisasi dasar lengkap, kurang dengan capaian

                    sebesar 73,52% hanya mendapatkan skor 79,48;
               4)  persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak, kurang dengan

                    capaian sebesar 62,83% hanya mendapatkan skor 62,83;



               13
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33