Page 23 - Laporan Hasil Pengawasan BPKP Kalsel Tahun 2021

2) AUDIT PKKN DAN PEMBERIAN KETERANGAN AHLI

Kegiatan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) bertujuan memberikan
pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh penyimpangan

dari hasil penyelidikan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi.

Tahun 2021, Audit PKKN atas APBD sebanyak enam kasus dengan nilai kerugian keuangan
daerah senilai Rp4.042.016.133,09. Pemberian Keterangan Ahli (PKA), baik di Aparat

Penegak Hukum (APH) maupun di persidangan, untuk membuat jelas suatu kasus bagi

penyidik dan/atau hakim, telah dilaksanakan sebanyak 31 kali.

3) AUDIT LAINNYA
Kegiatan pengawasan berupa Audit atas Laporan Keuangan dan Audit Independen

Dukungan atas Laporan Keuangan, Audit terhadap Penambahan Nilai Pagu Persetujuan
Kontrak, serta Audit atas Kegiatan Penanganan Tanggap Darurat Bencana Banjir. Temuan

yang didapat Rp7.092.793.217,56.
Hasil pengawasan menyimpulkan terdapat hal yang perlu diperbaiki, antara lain:

1) ketidakcermatan dalam verifikasi;
2) tidak ada pemeriksaan bersama dengan penyedia dalam pengukuran realisasi kontruksi

dan penghitungan nilai jaminan;

3) tidak ada klarifikasi kesiapan Fasilitator dalam pekerjaan;
4) adanya perubahan harga yang belum disesuaikan;
5) ketidakcermatan dalam memperhitungkan biaya konstruksi;

6) ketidakcermatan dalam memperhitungkan usulan penambahan pagu anggaran; dan

7) tidak memperhatikan value for money, kewajaran harga, dan prinsip PBJ dalam
menyusun kontrak.

d. KONTRIBUSI OPTIMALISASI PENERIMAAN DAERAH

1) OPTIMALISASI PAD
Pengawasan berupa Evaluasi atas Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 3

Pemerintah Daerah, yaitu Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tanah Laut, dan Kabupaten Hulu
Sungai Selatan menemukan:

1) Rasio Total Derajat Desentralisasi Fiskal Rendah

Capaian rasio tersebut sebesar kurang dari 25%, yang dihitung menggunakan Indeks
Kemandirian Fiskal (IKF), yaitu rasio kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dalam

membiayai belanja daerah, atau perbandingan antara PAD dengan Total Pendapatan
pada 3 Pemerintah daerah, tampak pada Bagan di bawah ini:

8