Page 27 - Laporan Hasil Pengawasan BPKP Kalsel Tahun 2021
P. 27

2)  ketidaktepatan waktu, yaitu terdapat penumpukan stok vaksin Astrazeneca sebanyak

                    97.030  dosis  di  Kabupaten  Barito  Kuala,  dimana  7.940  dosis  diantaranya  telah
                    kedaluwarsa;

               3)  ketidaktepatan kualitas, yaitu terdapat alat penunjang vaksin belum dilengkapi dengan
                    alat pemantau suhu yang memadai dan vaksinator belum mendapatkan pelatihan pada

                    2 Puskesmas di Wilayah Kota Banjarmasin; dan
               4)  ketidaktepatan administrasi, yaitu di beberapa fasyankes pada enam Kabupaten/Kota

                    pencatatan  atas  penggunaan  vaksin  secara  manual  maupun  elektronik  tidak  tertib,
                    termasuk tidak secara rutin dilakukan pencatatan atas Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi

                    (KIPI).

                                                                    b.  PEMBAYARAN INSENTIF NAKES


               Realisasi penggunaan anggaran refocussing dalam dukungan penanganan Covid-19 untuk
               Insentif Nakes, sampai dengan tanggal 25 November 2021, sebesar Rp156.304.870.438

               atau 69,33%.
               Belum selesainya pembayaran insentif Nakes karena:

               1)  keterlambatan penerbitan Peraturan Bupati (Perbup) tentang penyaluran dana insentif
                    nakes dari sumber APBD;

               2)  kurangnya koordinasi antar unit kerja/SKPD (BPKAD, Dinas Kesehatan, dan RSUD); dan
               3)  keterlambatan entri data dan laporan kinerja secara online oleh nakes.


                                                                c.  LIMBAH BAHAN B3 MEDIS COVID-19

               Pengawasan berupa Evaluasi serta Monitoring dan Analisis atas Penanganan Limbah Bahan

               Berbahaya dan Beracun (B3) Medis Covid-19 di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan sampai
               dengan Desember 2021.


               Hasil pengawasan:
               1)  kebijakan/SOP Penanganan Limbah B3 Medis Covid-19 belum sepenuhnya dibuat. Hal

                    ini terjadi pada 6 Pemerintah Daerah yaitu: (1) Kabupaten Barito Kuala, (2) Kabupaten
                    Hulu  Sungai  Selatan,  (3)  Kabupaten  Kotabaru,  (4)  Kabupaten  Tanah  Bumbu,  (5)

                    Kabupaten Tanah Laut, dan (6) Kabupaten Tapin; dan
               2)  laporan data timbulan limbah B3 medis Covid-19 tidak handal, yaitu data penambahan

                    limbah  dari  kabupaten/kota  tidak  akurat  dan  tidak  tertib  waktu  penyampaiannya  ke
                    Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan Kementerian Lingkungan Hidup

                    dan Kehutanan.




                                                                                                          12
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32