Page 32 - Laporan Hasil Pengawasan BPKP Kalsel Tahun 2021

1) Bank BPD Kalsel kurang berhasil menyalurkan kredit/pembiayaan kepada debitur

UMKM, Non-UMKM, dan Lembaga Keuangan, karena: menurunnya demand terhadap
fasilitas kredit karena situasi Pandemi Covid-19 mengakibatkan ekonomi lesu dan

masyarakat dunia usaha menunda berinvestasi, dan PNS sebagai pasar terbesar Bank
BPD Kalsel telah menerima Tunjangan Hari Raya sehingga tidak banyak yang

mengajukan permohonan kredit;
2) ketidaktepatan sosialisasi dan edukasi dalam program pemberian subsidi bunga/subsidi

margin oleh Bank BRI, yaitu 9 nasabah tidak memenuhi kriteria tambahan subsidi bunga
KUR terdampak Pandemi Covid-19, dan tidak semua nasabah KUR penerima subsidi

mengetahui fasilitas subsidi yang diperoleh (atas koreksi nasabah yang tidak memenuhi
kriteria tersebut tidak akan mendapat subsidi selanjutnya, namun dalam laporan tim

tidak disebutkan adanya koreksi atas subsidi yang telah diterima oleh nasabah tersebut);

dan
3) penerima BPUM berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), dana belum dimanfaatkan

walaupun dana BPUM sudah dipindahbukukan, serta terdapat saldo tertinggal
(mengendap) pada rekening penerima BPUM.

c. PERUMAHAN SUBSIDI

Pengawasan pelaksanaan Program PEN tahun 2021 berupa pemberian subsidi
bunga/subsidi margin oleh Bank BTN, menemukan ketidaktepatan sasaran yaitu: 15 debitur

tidak sesuai dengan kriteria penerima subsidi (tipe rumah di atas 70 m2); 3 debitur tidak

lengkap dokumen pendukung perjanjian kredit dan relaksasi/restrukturisasi; dan 1 debitur
meninggal dunia saat KPR belum terselesaikan oleh pihak asuransi.

4. TINGKAT KEMISKINAN

Berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan meningkat, tahun 2020 4,38% menjadi 4,83% di
tahun 2021. Peningkatan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya, pandemi Covid-

19. Pemerintah, melalui program JPS dan PEN, telah melakukan perlindungan, namun belum
memadai karena banyaknya jumlah orang miskin baru yang muncul karena pandemi, selain

itu, program bantuan belum sepenuhnya tepat sasaran dan tepat salur.

D. KEMANDIRIAN BUMD/BLUD/BUMDES

Pengawasan yang dilakukan meliputi kinerja, efektivitas dan tata kelola
BUMD/BLUD/BUMDes, dengan uraian sebagai berikut:

17