Page 37 - Laporan Hasil Pengawasan BPKP Kalsel Tahun 2021

2) Standar Pelayanan Minimal atas Sub Urusan Bencana dan Sistem Peringatan Dini, tidak

terpenuhi, pada Kabupaten HST dan HSS;
3) Standar Logistik dan Peralatan Kebencanaan belum terpenuhi;

4) pembentukan Desa tangguh bencana (Destana) dan Sekolah Madrasah Aman Bencana
(SMAB) belum menjadi prioritas; dan

5) rencana kontijensi bencana prioritas dan rencana kebutuhan dasar logistik, belum
dibuat.

b. PENGAWASAN TEMATIK

Pengawasan tematik terkait ketahanan bencana dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi

Kalimantan Selatan pada pengelolaan lahan kritis dan penanggulangan bencana kebakaran
hutan dan lahan, dengan uraian sebagai berikut:

1) PENGELOLAAN LAHAN KRITIS

Hasil pengawasan atas pengelolaan lahan kritis menemukan:
1) capaian Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) selama tiga tahun rendah;
2) masing-masing komisi Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) belum memiliki uraian tugas

dan indikator kinerja yang jelas, serta belum diperpanjang masa tugasnya; dan

3) pola cocok tanam masyarakat petani adat Dayak belum dibina.

2) PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN HUTAN
Hasil pengawasan atas penanggulangan bencana kebakaran hutan menemukan:

1) kebijakan penanggulangan bencana Karhutla Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
belum selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat;

2) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan belum membentuk organisasi atau satuan
tugas yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan pengawasan, evaluasi, dan

pengendalian Karhutla di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan;
3) peralatan penanggulangan bencana Karhutla yang tersedia belum memenuhi standar;

4) pemeliharaan peralatan penanggulangan bencana Karhutla belum berjalan dengan baik;

dan
5) pengawasan atas kepatuhan penyediaan peralatan penanggulangan bencana Karhutla
terhadap perusahaan pemegang Izin Pemanfaatan Hutan (IPH), Izin Pinjam Pakai

Kawasan Hutan (IPPKH), dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) belum berjalan.

22