Page 34 - Laporan Hasil Pengawasan BPKP Kalsel Tahun 2021

81,11%, namun beberapa hal yang perlu perbaikan:

1) rumah sakit mengalami kesulitan dalam membayar tagihan karena penerimaan
pembayaran klaim Covid-19 terlambat diterima;

2) terjadi penurunan jumlah kunjungan pasien dibandingkan tahun sebelumnya;
3) berkurangnya pelatihan pegawai dan teknisi peralatan Rumah Sakit;

4) beberapa kegiatan operasional terhambat karena pegawai terpapar Covid-19;
5) Dewan Pengawas Rumah Sakit belum memuat unsur dari pejabat SKPD yang

membidangi kegiatan BLUD; dan
6) Satuan Pengawasan Intern (SPI) belum menjalankan peran consulting.

Selain itu, hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan terkait implementasi penatausahaan
keuangan di BPAM adalah dalam hal penyampaian Laporan Pendapatan BLUD, Belanja BLUD

dan Pembiayaan BLUD, serta Surat Pertanggungjawaban yang ditandatangani oleh Pemimpin

BLUD kepada Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan selaku Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

4. BUMDES

Hasil pengawasan berupa asistensi tata kelola BUMDes, telah mendorong:

1) terpasangnya Aplikasi SIA BUMDesa;
2) pengurus BUMDesa mengenal konsep dasar-dasar akuntansi; dan

3) bertambahnya pemahaman dan keterampilan pengurus BUMDesa dalam proses
pembuatan jurnal, buku besar, neraca saldo, laporan laba rugi, perubahan modal dan

neraca, serta operasionalisasi aplikasi SIA BUMDes.
Tata kelola keuangan BUMDes mengalami kendala dengan adanya keterbatasan

pengetahuan pegawai BUMDes di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam bidang

akuntansi, keterbatasan pemantauan dan pembinaan secara rutin kepada para pelaksana
operasional BUMDes serta kurangnya bimtek/asistensi lanjutan untuk meningkatkan

pemahaman pengelola BUMDes.

E. KETAHANAN

Pengawasan yang dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan meliputi

ketahanan pangan, ketahanan energi dan ketahanan bencana, dengan uraian sebagai
berikut:

1. PANGAN

Pengawasan dilakukan berupa Evaluasi atas Proses Pengadaan dan Penyaluran Pupuk

19