Page 39 - Laporan Hasil Pengawasan BPKP Kalsel Tahun 2021
P. 39
1) desa yang belum memiliki dokumen pendukung yang lengkap terkait pelaksanaan
musyawarah perencanaan pembangunan Desa, yang terdiri dari musyawarah Desa
(Musdes), musyawarah Desa khusus (Musdessus), dan musyawarah perencanaan
pembangunan Desa (Musrenbangdes);
2) desa yang belum lengkap dokumen-dokumen perencanaannya (RPJMDes, RKPDes,
APBDes);
3) desa dengan dokumen-dokumen perencanaan Desa (RPJMDes, RKPDes, APBDes) yang
tidak selaras atau tidak konsisten;
4) desa yang tidak melakukan perubahan RKPDes ketika melakukan perubahan APBDes;
5) desa yang belum melakukan perencanaan BLT-DD sesuai dengan ketentuan yang
berlaku; dan
6) desa yang merencanakan penggunaan Dana Desa tidak sesuai prioritas penggunaan
Dana Desa yang diatur dalam Permendes PDTT.
b. PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA
Hasil evaluasi evaluasi Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa pada Pemerintah Desa,
menemukan
1) BUMDes yang telah aktif, tetapi belum memberikan bagi hasil ke PADes dan belum
menyusun Laporan Pertanggungjawaban yang memadai;
2) Desa yang melaksanakan kegiatan Padat Karya Tunai Desa dengan tenaga kerja yang
tidak sesuai dengan kriteria (berpenghasilan rendah) pada Permendes PDTT Nomor 14
Tahun 2020 dan perubahannya serta SE Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020;
3) Desa yang telah membentuk tim Relawan Desa Tanggap Covid-19, tetapi belum
menyusun rencana kerja pencegahan dan penanganan Covid-19 di Desa;
4) Kegiatan PBJ yang dilaksanakan tidak sesuai dengan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun
2019 dan Peraturan Kepala Daerah yang mengaturnya;
5) Desa yang pengeluarannya tidak didukung bukti yang sah; dan
6) KPM BLT-DD yang terindikasi ganda menerima bantuan yang lain (KPM BLT-DD beberapa
tidak menerima bantuan).
c. PENGELOLAAN ASET DESA
Hasil evaluasi pengelolaan Aset Desa, terutama aset yang bermasalah/terkendala
penyelesaiannya pada Pemerintah Desa, menemukan:
1) peraturan Kepala Daerah mengenai pengelolaan aset desa, belum disusun;
24