Page 39 - Laporan Hasil Pengawasan BPKP Kalsel Tahun 2021
P. 39

1)  desa  yang  belum  memiliki  dokumen  pendukung  yang  lengkap  terkait  pelaksanaan

                    musyawarah  perencanaan  pembangunan  Desa,  yang  terdiri  dari  musyawarah  Desa
                    (Musdes),  musyawarah  Desa  khusus  (Musdessus),  dan  musyawarah  perencanaan

                    pembangunan Desa (Musrenbangdes);
               2)  desa  yang  belum  lengkap  dokumen-dokumen  perencanaannya  (RPJMDes,  RKPDes,

                    APBDes);
               3)  desa dengan dokumen-dokumen perencanaan Desa (RPJMDes, RKPDes, APBDes) yang

                    tidak selaras atau tidak konsisten;
               4)  desa yang tidak melakukan perubahan RKPDes ketika melakukan perubahan APBDes;

               5)  desa  yang  belum  melakukan  perencanaan  BLT-DD  sesuai  dengan  ketentuan  yang
                    berlaku; dan

               6)  desa yang merencanakan penggunaan Dana Desa tidak sesuai prioritas penggunaan

                    Dana Desa yang diatur dalam Permendes PDTT.

                                                   b.  PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA

               Hasil  evaluasi  evaluasi  Penyaluran  dan  Penggunaan  Dana  Desa  pada  Pemerintah  Desa,

               menemukan
               1)  BUMDes  yang  telah  aktif,  tetapi  belum  memberikan  bagi  hasil  ke  PADes  dan  belum

                    menyusun Laporan Pertanggungjawaban yang memadai;
               2)  Desa yang melaksanakan kegiatan Padat Karya Tunai Desa dengan tenaga kerja yang

                    tidak sesuai dengan kriteria (berpenghasilan rendah) pada Permendes PDTT Nomor 14

                    Tahun 2020 dan perubahannya serta SE Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
                    dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020;

               3)  Desa  yang  telah  membentuk  tim  Relawan  Desa  Tanggap  Covid-19,  tetapi  belum
                    menyusun rencana kerja pencegahan dan penanganan Covid-19 di Desa;

               4)  Kegiatan PBJ yang dilaksanakan tidak sesuai dengan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun
                    2019 dan Peraturan Kepala Daerah yang mengaturnya;

               5)  Desa yang pengeluarannya tidak didukung bukti yang sah; dan
               6)  KPM BLT-DD yang terindikasi ganda menerima bantuan yang lain (KPM BLT-DD beberapa

                    tidak menerima bantuan).

                                                                         c.  PENGELOLAAN ASET DESA


               Hasil  evaluasi  pengelolaan  Aset  Desa,  terutama  aset  yang  bermasalah/terkendala
               penyelesaiannya pada Pemerintah Desa, menemukan:

               1)  peraturan Kepala Daerah mengenai pengelolaan aset desa, belum disusun;


                                                                                                          24
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44