Page 42 - Laporan Hasil Pengawasan BPKP Kalsel Tahun 2021

hasil survei kepada stakeholders APIP menemukan persepsi terhadap standar dan kualitas

auditor yang relatif rendah.

4. HASIL PENILAIAN INTEGRITAS

Salah satu tolok ukur penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari

korupsi adalah hasil survei penilaian integritas. Survei ini dilaksanakan oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) atas Provinsi Kalimantan Selatan. Hasil penilaian integritas

menurut Survey Penilaian Integritas KPK di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2021
adalah sebesar 71,98. Skor indeks tersebut lebih rendah dibandingkan dengan indeks

integritas rata-rata 26 K/L/PD sebesar 72,43.

Adapun untuk hasil SPI Tahun 2021 di wilayah Provinsi Kalsel, antara lain Kabupaten Hulu

Sungai Selatan dengan 79.80, Tanah Laut 79.41, Balangan 76.52, Banjarbaru 76.35,
Banjarmasin 75.86, Barito Kuala 75.46. Selanjutnya, Hulu Sungai Tengah 74.70, Tabalong

74.52, Tanah Bumbu 73.03, Pemprov Kalsel 71.98, Banjar 71.16, Kotabaru 70.30, Tapin
70.17, dan Hulu Sungai Utara dengan 64.92.

5. RISIKO FRAUD

Pada tahun 2021 telah dilaksanakan penyusunan profil risiko pada isu-isu strategis, yaitu
Program Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banjar, Program Keluarga Harapan di

Kabupaten Tanah Laut, dan Kegiatan Penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) di Kabupaten
Tanah Laut.

Hasil penyusunan profil risiko fraud menunjukkan bahwa pada Program Penanggulangan

Bencana terdapat sebanyak 6 risiko fraud, yang terdiri atas 5 risiko tinggi dan 1 risiko sedang.
Pada Program Keluarga Harapan, terdapat sebanyak 11 risiko fraud, yang terdiri atas 3 risiko

tinggi, 4 risiko sedang, dan 4 risiko rendah. Pada Kegiatan Penggunaan Dana Siap Pakai,
terdapat 5 risiko fraud, yang terdiri atas 5 risiko sedang.

BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan juga telah melaksanakan beberapa kegiatan

pengawasan yang bersifat preventif dan edukatif. Fraud Control Plan (FCP) Tematik penilaian

risiko kecurangan dengan tema peningkatan kapabilitas perangkat Desa dalam memahami
risiko pengelolaan Dana Desa pada Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Hasil penilaian risiko

kecurangan pada Kabupaten Hulu Sungai Tengah menunjukkan bahwa terdapat sebanyak
12 risiko fraud, terdiri atas 3 kegiatan dengan risiko sangat tinggi, 2 kegiatan dengan risiko

tinggi, 5 kegiatan dengan risiko sedang, dan 2 kegiatan dengan risiko rendah.

27