Page 31 - Laporan Hasil Pengawasan BPKP Kalsel Tahun 2021

1) ketidaktepatan sasaran, yaitu peserta didik tidak terdaftar pada Aplikasi Dapodik, tetapi

terdaftar pada Satuan Pendidikan, dan peserta didik berusia lebih dari 21 tahun
diperhitungkan sebagai penerima BOP Pendidikan Kesetaraan tahun 2021;

2) ketidaktepatan jumlah, yaitu terdapat persyaratan saldo minimal sebesar Rp20.000,00
pada 120 rekening mahasiswa penerima bantuan sehingga bantuan biaya hidup tidak

dapat diterima seluruhnya;
3) ketidakefektifan capaian tujuan program, yaitu penurunan Indeks Prestasi Kumulatif

sebanyak 99 mahasiswa penerima bantuan dan stagnan sebanyak satu mahasiswa
penerima bantuan; dan

4) ketidaktepatan administrasi, yaitu identitas diri peserta didik tidak teregistrasi secara
akurat pada aplikasi Dapodik.

3. PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PEN)

Pengawasan terhadap PEN pasca Covid-19 atas pelaksanaan Program Hibah Pariwisata,

UMKM dan Perumahan Subsidi, dengan uraian sebagai berikut:

a. PROGRAM HIBAH PARIWISATA

Hasil Audit Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Kegiatan Hibah Pariwisata Dalam Rangka PEN
tahun 2020 dan evaluasi atas Program Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keamanan, dan

Kelestarian Lingkungan (Cleanliness, Health, Safety, Environment Sustainability/CHSE)
tahun 2021 pada Kota Banjarmasin menemukan:

1) ketidaktepatan tata kelola keuangan, yaitu penggunaan Dana Hibah Bagian Pemerintah
Daerah pembayaran honor tim yang tidak sesuai dengan ketentuan, dan sisa dana hibah

yang tidak dikembalikan ke RKUN;
2) ketidaktepatan pemanfaatan hasil program, yaitu pada pengadaan perlengkapan cuci

tangan (tandon), dan belanja paket meeting fullday; dan

3) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kota Banjarmasin tidak
melakukan pengawasan atas implementasi Program CHSE.

b. UMKM

Pengawasan pelaksanaan Program PEN tahun 2021 berupa: (1) realisasi dan penggunaan
dana yang ditempatkan oleh pemerintah pada Bank BPD Kalsel; (2) Program Pemberian

Subsidi Bunga/Subsidi Margin pada PT. BRI (Persero) Kantor Wilayah Banjarmasin; serta (3)
program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Provinsi Kalimantan Selatan.

Hasil pengawasan menemukan:

16