Page 26 - Laporan Hasil Pengawasan BPKP Kalsel Tahun 2021

5) tidak adanya pembinaan sesuai syarat minimal;

6) tidak adanya evaluasi dan penerbitan dokumen harga satuan timpang;
7) Manajemen Konstruksi tidak melakukan pemeriksaan pada Laporan Kemajuan

Pekerjaan; dan
8) tidak adanya verifikasi kelengkapan dokumen.

c. KONTRIBUSI OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA

Aktivitas penting yang mendukung pencapaian nilai optimalisasi penerimaan negara adalah
pemeriksaan pemenuhan kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor

pertambangan yang bertujuan untuk menguji ketaatan atas pemenuhan kewajiban PNBP

wajib bayar.

Hasil pengawasan menemukan kekurangan penyetoran berupa iuran tetap dan royalti
sejumlah $31.718,24 dan Rp765.027.221,00.

C. KETERLINDUNGAN

1. BIDANG KESEHATAN

Pengawasan terhadap Penanganan/Penanggulangan Covid-19 Bidang Kesehatan yang
dilaksanakan selama Tahun 2021 adalah atas pelaksanaan: (1) Program Vaksinasi, (2)

Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan, (3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Medis Covid-19, (4) Pembayaran Klaim Rumah Sakit, dan (5) Stunting, dengan uraian sebagai
berikut:

a. PROGRAM VAKSINASI

Capaian vaksinasi di Provinsi Kalimantan Selatan, sampai dengan 31 Desember 2021,
sebesar 73,84% terdiri dari 2.334.309 orang yang telah divaksin dari target sebanyak

3.161.137 orang. 11 Kabupaten/Kota telah memenuhi target minimal 70%, sementara itu
dua kabupaten yaitu Kabupaten Banjar dan Kabupaten Barito Kuala realisasi baru mencapai

masing-masing 67,53% dan 68,36%.

Hasil pengawasan menemukan:

1) ketidaktepatan sasaran, yaitu terdapat penolakan vaksinasi Covid-19 oleh sasaran pada
kategori remaja dan ibu hamil. Pada kategori ibu hamil terkait anggapan vaksinasi

berbahaya bagi ibu hamil;

11