Page 21 - Laporan Hasil Pengawasan BPKP Kalsel Tahun 2021

Kotabaru, dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pengawasan ini memberikan kontribusi

efisiensi APBD sebesar Rp3.162.507.133,00.
Pengelolaan DAK Fisik Bidang Kesehatan Rujukan Tahun secara umum telah mendukung

pencapaian target indikator sasaran Program Prioritas Nasional Bidang Kesehatan. Namun,
dalam pelaksanaan ditemukan:

1) alokasi DAK yang tidak disalurkan sangat besar;
2) sisa DAK yang belum dapat diketahui penyebabnya;

3) sisa DAK tidak dianggarkan kembali dalam APBD tahun berikutnya dan masih
mengendap di rekening Kas Daerah;

4) pengadaan alat kesehatan tidak dimanfaatkan serta tidak berfungsi sebagaimana
mestinya;

5) penghentian kontrak PBJ yang tidak terpenuhi pemesanannya; dan

6) barang hasil pengadaan tidak diberikan label inventaris barang.
Terkait Cadangan DAK Fisik Tahun 2020 dan DAK Fisik Tahun 2021 Bidang IKM, Pariwisata,

Irigasi dan Jalan, pengelolaan DAK belum sepenuhnya mendukung pemulihan ekonomi
daerah. Hal ini ditunjukkan, antara lain pada:

1) pelaksanaan kegiatan DAK tidak menggunakan pola padat karya;
2) pembayaran uang muka kontrak yang tidak disertai dengan dokumen penunjang yang

dipersyaratkan secara lengkap;

3) realisasi pekerjaan yang terlambat dari jadwal yang ditetapkan meskipun rekanan telah
diberikan Uang Muka;

4) kekurangan volume pekerjaan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran
kepada rekanan;

5) risiko kerugian keuangan negara pada pengelolaan DAK akibat kelebihan perhitungan
volume pekerjaan;

6) penambahan lokasi pekerjaan yang belum disepakati dalam Addendum Kontrak;
7) penganggaran kegiatan penunjang Bidang Irigasi yang melebihi 5 % dari alokasi kegiatan

fisiknya; dan
8) sisa DAK yang mengendap di rekening Kas Daerah.

Selain itu, pengelolaan risiko penggunaan Dana Transfer belum dilaksanakan oleh pihak-

pihak yang terkait di tiap-tiap Pemerintah Daerah yang dievaluasi.

4) AUDIT TUJUAN TERTENTU PBJ ALMATKES
Pengawasan yang dilakukan berupa Audit Tujuan Tertentu PBJ Almatkes untuk

penanganan/penanggulangan Covid-19 yang bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran

6