Page 20 - Laporan Hasil Pengawasan BPKP Kalsel Tahun 2021

a. Realisasi Tren Penyerapan Belanja

1) Belanja Pegawai
Hasil analisis realisasi Belanja Pegawai s.d. 30 November 2021 dibandingkan

dengan Anggarannya menemukan rata-rata 13 kabupaten/kota adalah 79,18%.
3 kabupaten dengan persentase tertinggi adalah Kabupaten Tapin, Kabupaten

Barito Kuala dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, berturut-turut 84,96%, 83,97%,
dan 83,97%.

3 kabupaten/kota dengan persentase terendah adalah Kabupaten Kotabaru,
Kabupaten Tanah Laut dan Kota Banjarbaru, berturut-turut 68,85%, 69,83%, dan

74,46%. Pemerintah Provinsi berada pada 95,80%.
2) Belanja Modal

Hasil analisis persentase realisasi Belanja Modal 30 November 2021

dibandingkan dengan Anggarannya menemukan rata-rata 13 kabupaten/kota
adalah 37,32%. 3 kabupaten dengan persentase tertinggi adalah Kabupaten

Barito Kuala, Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kota banjarbaru, berturut-turut
67,02%, 62,84%, dan 62,68%. Pemerintah Provinsi berada pada 70,36%.

3 kabupaten dengan persentase terendah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara,
Kabupaten Balangan dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, berturut-turut 23,11

%, 25,16%, dan 32,10%.

b. Postur Fiskal Daerah Pasca Realisasi Anggaran
Sebanyak 7 Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan memiliki

capaian realisasi pendapatan s.d 30 November 2021 di bawah 80% dari target.
Permasalahan utama adalah (1) menurunnya kondisi perekonomian yang

berdampak pada menurunnya pendapatan wajib pajak/retribusi, (2) kelemahan
penyusunan potensi/target pendapatan, serta (3) analisis kontribusi belanja daerah

pada pertumbuhan ekonomi atau aspek makro lainnya.
Dari sisi belanja, sebanyak 14 Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Kalimantan

Selatan memiliki capaian realisasi belanja s.d 30 November 2021 di bawah 80% dari
target. Hal ini menghambat pemulihan perekonomian di daerah karena belum dapat

menciptakan multiplier effect yang dapat meningkatkan pendapatan dan konsumsi

masyarakat.

3) EVALUASI ATAS PENGGUNAAN DANA TRANSFER
Pengawasan berupa evaluasi atas penggunaan dana transfer dalam mendukung Program

Prioritas Nasional Bidang Kesehatan dan PEN pada Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten

5