Page 19 - Laporan Hasil Pengawasan BPKP Kalsel Tahun 2021

3 Pemda terendah yaitu Kabupaten Tanah Bumbu (81,22%), Kabupaten Kotabaru

(78,57%), dan Kabupaten Hulu Sungai Utara (67,33%).
3. Overview Keuangan Daerah Tahun 2021

a. Postur APBD Tahun 2021, Tingkat Kemandirian Daerah dan Kemandirian Fiskal
Tingkat kemandirian Pemda untuk membiayai kegiatan pemerintahan,

pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, rendah, yaitu rata-rata hanya
13,10%, sangat dominan dari kontribusi Pemerintah Pusat sebesar 83,01%. Tiga

Pemda dengan tingkat Kemandirian Fiskal tertinggi yaitu Provinsi (52,71%), Kota
Banjarbaru (24,91%), dan Kota Banjarmasin (20,64%).

Tiga Pemda dengan tingkat Kemadirian Fiskal terendah yaitu Kabupaten Barito
Kuala (5,06%), Kabupaten Tapin (5,92%), dan Kabupaten Balangan (9,05%).

b. Prioritas Alokasi Belanja Daerah Tahun 2021 untuk Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Dalam tata kelola keuangan Pemerintah Daerah, mandatory spending telah
mengatur besaran anggaran pendidikan sebesar 20 % dari APBD sesuai dengan

amanat UUD 1945 dan UU No. 20 Tahun 2003 dan Anggaran Kesehatan minimal
10 % dari APBD di luar gaji sesuai dengan amanat UU No. 36 Tahun 2009.

Hasil pengawasan menemukan:
▪ bidang pendidikan, rata-rata anggaran untuk Pemerintah Kabupaten/Kota

adalah 22,36% dan untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan adalah

28,25%. 5 Pemerintah Daerah belum mencapai mandatory spending, yakni
Kabupaten Balangan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Hulu Sungai

Selatan, Kabupaten Tapin dan Kabupaten Tanah Bumbu; dan
▪ bidang kesehatan, seluruh Pemerintah Daerah telah melampaui mandatory

spending, dengan rata-rata anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota adalah
21,38% dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan adalah 15,69%.

c. Dukungan Alokasi Keuangan Daerah untuk Penanganan Covid-19 dan Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN).

Alokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 terhadap total belanja Pemerintah
Daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021 rata-rata

sebesar 4,03%. 3 Pemda tertinggi yaitu Kabupaten Hulu Sungai Tengah (6,63%),

Kabupaten Hulu Sungai Selatan (5,95%), dan Kabupaten Tabalong (5,40%). 3
Pemda terendah yaitu Kabupaten Kotabaru (0,93%), Kabupaten Tanah Bumbu

(1,35%), dan Kota Banjarmasin (2,88%).
4. Spending Performance Daerah

4